SBY Ungkap Tantangan Utang Negara di Era Ketidakpastian Global

Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan pandangannya tentang kondisi dunia saat ini pada Selasa, 02 Juni 2026 di sebuah konferensi internasional yang diadakan di Perbanas Institute, Jakarta Selatan.

Ia menegaskan bahwa dunia kini memasuki era penuh ketidakpastian. Menurutnya, ketidakpastian ini turut memengaruhi pasar keuangan domestik di berbagai negara. “Kita juga melihat tekanan yang semakin besar terhadap keuangan publik. Banyak negara berkembang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang, sementara kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan adaptasi iklim terus meningkat,” ujarnya.

SBY menambahkan bahwa ketidakpastian ini menambah beban pengeluaran negara. Banyak negara, khususnya negara berkembang, harus menarik utang besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ia menyatakan bahwa “kondisi ini turut menjadi beban tersendiri bagi negara. Sebab lambat laun negara itu harus menghabiskan lebih banyak anggaran untuk membayar utang alih-alih melakukan pembangunan yang berkelanjutan.”

Ia menekankan perlunya strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing negara. “Dalam situasi global seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus bersikap bijaksana. Kita tidak bisa begitu saja meniru jalur yang ditempuh negara maju. Kita harus merancang strategi pembangunan kita sendiri,” kata SBY.

Selanjutnya, ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara mendorong pelaku pasar dan mempertahankan kepentingan sosial. “Terbuka terhadap dunia, tetapi berakar pada kepentingan nasional. Berorientasi pada pasar, tetapi tetap bertanggung jawab secara sosial. Berorientasi pada pertumbuhan, tetapi berkelanjutan secara lingkungan. Maju secara digital, tetapi tetap berpusat pada manusia,” tegasnya.

SBY juga mengangkat isu geopolitik. “Ekonomi global menghadapi fragmentasi. Perdagangan tidak lagi hanya didorong oleh efisiensi, tetapi juga oleh geopolitik. Teknologi menjadi sumber produktivitas sekaligus arena persaingan,” ujarnya.

Di sisi data, utang pemerintah Indonesia mengalami peningkatan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengumumkan posisi utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,90 triliun.

Utang pemerintah yang mencapai Rp 9.920,42 triliun setara 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski meningkat dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang setara 40,46% PDB, angkanya masih di bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara yang sebesar 60% PDB.

Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik, seperti yang dilaporkan di website resmi DJPPR pada Jumat, 08 Mei 2026.

Dengan demikian, Indonesia tetap menjaga utang di bawah batas aman sambil berusaha menyeimbangkan antara pembangunan berkelanjutan, pembayaran utang, dan respons terhadap dinamika geopolitik global.