Silpa Rp 712 M DPRD Bali Diminta Dievaluasi

Rapat Paripurna ke-43 DPRD Bali yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Bali pada Jumat, 10 Juli 2026, menjadi ajang bagi fraksi-fraksi partai untuk menyoroti angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD Bali 2025. Nilainya? Rp 712 miliar.

Empat fraksi angkat bicara. Ada Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat-Nasdem, dan Gerindra-PSI. Mereka sepakat: Silpa sebesar itu perlu diperhatikan.

Fraksi PDIP mengambil posisi hati-hati. Mereka memaklumi Silpa sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah. Tapi jumlahnya bikin mereka angkat alis. "Besarnya nilai tersebut perlu dievaluasi agar tidak menunjukkan adanya program pembangunan yang tertunda atau belum terlaksana maksimal," kata Anak Agung Gede Suyoga, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, saat membacakan pandangan fraksi. Maksudnya? Jangan sampai Silpa besar berarti pembangunan mandek.

Fraksi Demokrat-Nasdem sepemikiran. Mereka meminta Gubernur Bali merencanakan penganggaran dengan lebih akurat. Tujuannya satu: menekan Silpa. "Fraksi Demokrat-Nasdem mengharapkan Saudara Gubernur dapat menekan besaran Silpa, melalui perencanaan yang lebih akurat," ujar I Gusti Ayu Mas Sumantri, anggota fraksi tersebut.

Fraksi Golkar lebih terus terang. Mereka mempertanyakan Silpa yang tinggi itu. Gubernur Bali Wayan Koster diminta menjelaskan. Apakah angka ini murni karena pendapatan daerah melebihi target? Atau justru karena perencanaan program yang belum matang?

Fraksi Gerindra-PSI punya fokus lain. Mereka mengamati kinerja penganggaran Pemprov Bali. Meskipun sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, tetap ada catatan.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta tidak tinggal diam. Usai rapat, dia memberikan tanggapan. Dia mengapresiasi semua pandangan yang disampaikan fraksi. Lalu dia menjelaskan sesuatu. Silpa, katanya, tidak selalu berarti anggaran tidak terserap. Bisa juga berasal dari sisa anggaran program hasil tender. "Ketika ada Silpa itu bukan tidak tercapainya serapan anggaran. Program anggaran sisa dari tender bisa jadi Silpa," kata mantan bupati Badung itu. Giri berjanji akan membahas masukan-masukan yang sudah diberikan.

Intinya, Silpa Rp 712 miliar ini memicu diskusi. Ada yang melihatnya sebagai indikator perencanaan yang perlu diperbaiki. Ada yang menafsirkannya sebagai sisa teknis dari proses tender. Tapi semua sepakat: angka ini tidak boleh diabaikan. Evaluasi diperlukan agar dana daerah benar-benar dipakai untuk pembangunan yang maksimal, bukan mengendap sebagai sisa.