Pemkab Bangli Janji Benahi Keuangan Daerah

Sebuah rapat paripurna digelar di kantor DPRD Bangli. Agendanya adalah mendengarkan jawaban dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli atas rekomendasi tiga fraksi. Rekomendasi itu diberikan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Dalam rapat tersebut, topik yang dibahas mencakup tata kelola keuangan daerah hingga pembangunan sektor wisata.

Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, menyampaikan pandangannya saat rapat paripurna di kantor DPRD Bangli pada Jumat, 10 Juli 2026. "Pandangan yang disampaikan oleh ketiga fraksi mencerminkan perhatian yang mendalam dan penuh tanggung jawab terhadap kemajuan Kabupaten Bangli," ujarnya.

Pertama, Diar menanggapi rekomendasi dari Fraksi Gabungan Restorasi Raya. Ia mengatakan semua saran fraksi tersebut mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan dilaksanakan. Sistem tata kelola pemerintahan akan dibenahi. Tujuannya agar pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. "Tentunya kami akan berusaha melaksanakan saran dan masukan dari Fraksi Gabungan Restorasi Raya dalam rangka memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan," kata Diar.

Selanjutnya, Diar menyampaikan jawaban atas rekomendasi dari Fraksi Partai Golkar. Ia menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan di Bangli. Sektor-sektor tersebut meliputi pertanian, pariwisata berbasis budaya dan alam, ekonomi kreatif, UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lima sektor pembangunan yang diprioritaskan ini bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. "Kami berkomitmen melaksanakan program dan kegiatan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," katanya.

Terakhir, Wayan Diar menanggapi rekomendasi dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia mengatakan perbaikan pengelolaan keuangan daerah akan dilakukan. Harapannya, perbaikan ini bisa dirasakan langsung oleh warga Bangli secara efektif. "Pemerintah daerah akan selalu memperbaiki tata kelola keuangan melalui peningkatan kualitas perencanaan kas, sinkronisasi antara target pendapatan dan realisasi belanja, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)," katanya. "Hal itu akan dijadikan evaluasi dan perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," imbuh Diar.

Rapat paripurna ini menjadi forum bagi eksekutif untuk merespons masukan dari legislatif. Fokus utamanya adalah pada perbaikan sistem keuangan daerah dan prioritas pembangunan. Pemerintah daerah berjanji akan menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh ketiga fraksi.