Singgih Januratmoko Dukung Tata Niaga Impor Pakan Unggas

Singgih Januratmoko, Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, mengungkapkan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang menata ulang tata niaga impor bahan baku pakan ternak. Langkah ini menargetkan stabilitas sektor perunggasan nasional.

Program penataan ini berfokus pada bahan baku utama, yakni soybean meal (SBM) dan gandum pakan. Dengan mengatur aliran impor, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan harga dan pasokan, sehingga peternak tidak terjerat fluktuasi pasar yang tajam.

"Ini penting agar fluktuasi harga bisa dikendalikan dan tidak merugikan peternak," ujarnya dalam keterangannya, Minggu, 29 Maret 2026.

Singgih menyoroti dinamika harga ayam dan day old chick (DOC) sejak Juli 2025 hingga sekarang. Perubahan harga di kedua produk ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam mengatur pasar. Tanpa regulasi, risiko ketidakstabilan harga meningkat, menambah beban peternak.

Beberapa pelaku industri mengekspresikan kekhawatiran. Analisis industri menunjukkan potensi kenaikan biaya pakan hingga sekitar 7% jika rantai pasok SBM tidak fleksibel. Selain itu, SBM sendiri menyumbang sekitar 20‑25% dari total biaya pakan unggas, sehingga perubahan tata niaga akan berdampak signifikan pada struktur biaya produksi.

"Memang ada kekhawatiran dari sebagian industri, itu wajar. Tapi kita juga harus melihat niat besar pemerintah untuk menstabilkan harga dan memastikan distribusi lebih merata," jelasnya.

Singgih menekankan perlunya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Ia percaya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan. Tanpa koordinasi, kebijakan dapat menimbulkan distorsi baru di lapangan.

"Kalau dikelola dengan baik, pemerintah bisa menjadi stabilisator. Harapannya tidak ada lagi gejolak harga ayam dan telur. Peternak sejahtera, masyarakat juga mendapatkan harga yang wajar," tutur Singgih.

Ia mengingatkan publik tetap kritis namun objektif terhadap opini yang berkembang, terutama dari pihak-pihak dengan kepentingan tertentu. Dengan kebijakan yang terukur dan pengawasan kuat, ia optimistis bahwa sektor perunggasan nasional dapat tumbuh lebih stabil, efisien, dan berdaya saing tinggi.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap stabilitas harga dan distribusi dapat terjaga, sementara peternak dapat mengelola biaya produksi lebih baik.