Sukabumi Raih WTP 12 Kali, Peningkat Tata Kelola Di Daerah

Sukabumi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menargetkan tata kelola keuangan daerah yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Komitmen ini diperkuat setelah instansi tersebut sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Bupati Sukabumi Asep Japar menyebut capaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini tidak lepas dari sinergitas seluruh jajarannya.

Ia menegaskan raihan ini akan menjadi pemacu untuk terus memperbaiki sistem administrasi daerah.

"Capaian WTP ke-12 ini adalah buah dari kolaborasi dan kerja keras seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Sukabumi. Tentu ini menjadi motivasi bagi kami agar sistem pengelolaan keuangan ke depan makin tertib, transparan, dan akuntabel," ujar Asep Japar.

Sementara itu, Plh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, mengapresiasi pencapaian tersebut.

Namun, ia juga memberikan catatan dan target khusus agar pemerintah daerah tidak cepat puas dan berhenti berbenah.

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah. (Namun) pemerintah daerah diharapkan terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK," kata Firman mengingatkan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut sebelumnya telah diserahkan langsung kepada Bupati Asep Japar di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, pada Selasa, 09 Juni 2023 lalu.

Agenda ini merupakan bagian dari evaluasi rutin BPK terhadap seluruh pemerintah daerah di wilayah Jabar.

Dalam penerimaan dokumen evaluasi tersebut, turut hadir mendampingi di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, serta Kepala BKPSDM.

Dengan pencapaian WTP ke-12, Sukabumi menegaskan komitmen dalam pengelolaan keuangan. Pihak BPK menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan, sementara pejabat daerah menegaskan niat memperkuat sistem administrasi. Langkah ini menandai upaya berkelanjutan menuju tata kelola yang lebih baik.