Sumsel Jaga Pegawai PPPK, Hindari Pemutusan Hubungan Kerja

Herman Deru, gubernur Sumatera Selatan, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan memutus hubungan kerja pegawai yang bergelar PPPK. Ia menilai kebijakan merumahkan PPPK dapat menimbulkan masalah baru bagi daerah.

Menurutnya, sampai saat ini Sumsel masih mampu menekan anggaran tanpa mengorbankan tenaga kerja. Ia menekankan bahwa pegawai PPPK sudah direkrut untuk mendukung kinerja pemerintahan. “Banyak cerita daerah‑daerah lain melakukan efisiensi, tentang isu PPPK yang dirumahkan, tapi tidak untuk di Sumsel. Selama kita masih bisa mengefisiensi bidang lain, kita tidak akan mengefisiensi dengan cara memutuskan hubungan kerja,” ujarnya pada Senin, 30 Maret 2026.

Deru menilai langkah merumahkan PPPK bukan solusi tepat menghadapi tekanan anggaran. Ia khawatir hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan menambah beban sosial baru. “Ini bisa menimbulkan persoalan baru, pengangguran. Tapi, saya juga mengingatkan kepada ASN, bahwa Sumsel, termasuk kabupaten/kotanya, yang tidak memotong TPP dan tukin. Jadi, tidak alasan bagi ASN untuk tidak kerja maksimal,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa instruksi tidak memotong TPP dan tukin sudah disampaikan ke kabupaten/kota. “Instruksi tidak memotong TPP dan tukin juga sudah saya instruksikan kepada kabupaten/kota,” sambungnya.

Deru menekankan bahwa mempertahankan pegawai merupakan pertimbangan sosial dan kemanusiaan. “Anak dan istri mereka harus ditanggung, jadi mereka harus ada jaminan untuk keberlangsungan hidupnya, keberlangsungan anak‑anak yang disekolahkan dan pendidikan mereka,” katanya. Ia mengingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih cermat mengelola anggaran dan mengutamakan program‑program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan menolak pemutusan hubungan kerja PPPK, Sumsel menunjukkan komitmen menjaga kesejahteraan pegawai sekaligus menekan anggaran melalui efisiensi di bidang lain. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal daerah dapat diselaraskan dengan kebutuhan sosial tanpa mengorbankan tenaga kerja publik.