Surat Edaran WFH 2026: Jarak Jauh & Efisiensi Energi

Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 telah dikeluarkan pada 31 Maret 2026. Dokumen ini menegaskan kebijakan Work From Home (WFH) bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Selain itu, surat tersebut menuntut perusahaan menjalankan program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja, yang bertujuan mengurangi konsumsi energi sambil menjaga produktivitas.

Di dalam surat tersebut, perusahaan diminta menerapkan WFH minimal satu hari kerja dalam satu minggu. Waktu kerja WFH diatur oleh masing-masing perusahaan, namun beberapa ketentuan tetap harus dipatuhi: upah dan hak karyawan dibayar penuh, jatah cuti tahunan tidak terpengaruh, pekerja tetap menjalankan tugas, dan perusahaan harus mempertahankan kinerja serta kualitas kerja.

Namun, tidak semua sektor diizinkan WFH. Beberapa sektor dikecualikan karena kebutuhan kehadiran fisik, antara lain:

• Sektor kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi.
• Sektor energi, seperti bahan bakar minyak, gas, dan listrik.
• Sektor infrastruktur dan pelayanan masyarakat, seperti jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah.
• Sektor ritel dan perdagangan, termasuk pasar dan tempat perbelanjaan.
• Sektor industri dan produksi, di mana mesin dan proses produksi memerlukan kehadiran.
• Sektor jasa, seperti perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality.
• Sektor makanan dan minuman, seperti restoran dan kafe.
• Sektor transportasi dan logistik, termasuk angkutan penumpang dan barang.
• Sektor keuangan, meliputi perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek.

Program optimasi energi di tempat kerja menuntut perusahaan memanfaatkan teknologi hemat energi, memperkuat budaya penggunaan listrik dan bahan bakar secara bijak, serta memantau konsumsi energi melalui kebijakan operasional terukur. Pekerja dan serikat pekerja turut terlibat dalam merancang dan melaksanakan program ini, membangun kesadaran bersama, serta mendorong inovasi produktif dalam penggunaan energi.

Selanjutnya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ menetapkan kebijakan WFH bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan ini menegaskan bahwa ASN dapat bekerja secara kombinasi di kantor (WFO) dan di rumah (WFH). WFH diizinkan satu kali dalam seminggu, khususnya pada hari Jumat.

Namun, beberapa jabatan tetap diwajibkan melaksanakan WFO. Di tingkat provinsi, jabatan pimpinan tinggi madya dan pramuka, serta unit layanan kedaruratan, ketenteraman, kebersihan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah, dan publik lainnya tetap harus hadir. Di tingkat kabupaten/kota, jabatan pimpinan tinggi pramuka, administrator (eselon III), camat, lurah, serta unit layanan yang sama seperti di provinsi tetap diwajibkan WFO.

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setiap dua bulan. Evaluasi ini bertujuan memastikan kebijakan tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 memperkenalkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di instansi pemerintah. Penyesuaian ini memungkinkan kombinasi fleksibilitas tugas kedinasan secara lokasi: WFO pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis; WFH pada hari Jumat.

Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan instansi bertanggung jawab menetapkan proporsi jumlah ASN dan mekanisme teknis penyesuaian. Penyesuaian ini mempertimbangkan karakteristik tugas, jenis layanan pemerintahan, serta pencapaian kinerja individu, unit kerja, dan organisasi.

Pejabat juga harus memastikan bahwa penyesuaian tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, mereka diharuskan mengoptimalkan sistem informasi, memanfaatkan sistem berbagi pakai nasional, dan memastikan bukti kehadiran serta pelaporan kinerja ASN dapat dilakukan secara daring.

Selain itu, pejabat harus memerintahkan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan instansi untuk: 1) menjamin pelayanan esensial tetap tersedia, 2) memperhatikan layanan ramah bagi kelompok rentan, dan 3) memastikan partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan dan survei kepuasan. Mereka juga harus memantau pencapaian sasaran kinerja organisasi dan karyawan, serta menyampaikan informasi jelas kepada masyarakat mengenai perubahan mekanisme pelayanan.

Untuk mendukung kebijakan pengelolaan energi, pejabat diminta melakukan langkah efisiensi, seperti membatasi perjalanan dinas, mengoptimalkan rapat daring, membatasi penggunaan kendaraan dinas maksimal 50% kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta menggunakan energi secara lebih bijak. Penggunaan transportasi umum juga didorong dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Mekanisme teknis penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan instansi diwajibkan melaporkan hasil evaluasi efektivitas surat edaran ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya.

Secara keseluruhan, kebijakan ini mencakup tiga lapisan: sektor swasta, ASN di pemerintah daerah, dan ASN di instansi pemerintah. Ketiganya diatur oleh surat edaran yang berbeda namun memiliki tujuan serupa: memfasilitasi kerja fleksibel, meningkatkan efisiensi energi, dan menjaga kualitas layanan publik.

Dalam implementasinya, perusahaan swasta dan BUMN harus menyesuaikan jadwal WFH dengan kebutuhan operasional. Sementara itu, ASN di pemerintah daerah dan instansi pemerintah harus menyeimbangkan kehadiran fisik dengan kerja daring, dengan memperhatikan karakteristik tugas dan kebutuhan layanan publik. Evaluasi berkala setiap dua bulan akan memastikan kebijakan tetap relevan dan tidak mengganggu fungsi pemerintahan.

Dengan demikian, kebijakan WFH yang diatur melalui surat edaran ini menandai langkah pemerintah dalam menyesuaikan pola kerja dengan tantangan energi dan kebutuhan adaptasi. Kebijakan ini juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem kerja yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan.