Tambak Udang Terintegrasi Rp7,2 Triliun di Waingapu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membangun kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 7,2 triliun dan akan menempati lahan kurang dari 2.150 hektare.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu, menegaskan bahwa kawasan ini akan menjadi benchmark model budidaya udang modern yang terintegrasi hulu ke hilir sekaligus ramah lingkungan.

Konsep yang diadopsi adalah Budidaya Udang Terpadu (ISF). Di bawah konsep ini, KKP akan menyiapkan fasilitas hulu seperti sistem pengambilan air laut, tandon utama, serta kolam budidaya. Di sisi hilir, akan dibangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL), fasilitas kawasan, penghijauan, dan pengadaan peralatan serta mesin.

Untuk konstruksi fisik, dana yang dialokasikan mencapai Rp 7,1 triliun. “Pendanaannya cukup luar biasa, ini mencapai Rp 7,2 triliun dengan kebutuhan di dalamnya ada untuk manajemen konstruksi dan kemudian untuk konstruksinya,” ujar Haeru dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Rabu, 01 April 2026.

Rincian sumber dana menunjukkan bahwa Rp 6,1 triliun berasal dari pinjaman luar negeri, sementara Rp 1,1 triliun merupakan rupiah murni pendamping (RMP). Haeru menjelaskan bahwa pinjaman tersebut disalurkan melalui skema kredit swasta asing (KSA). “Ini pinjamannya pinjaman luar negeri. Kita pakai KSA, kredit swasta asing. Ini memang skema‑skema yang kami dapatkan dari Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Meski kontrak awal pembangunan dijadwalkan selama tiga tahun, Haeru menegaskan adanya instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat proyek. Saat ini, progres pembangunan masih terbatas pada peta kolam tambak udang. “Tetapi Pak Presiden minta kepada Pak Menteri ini untuk dilakukan percepatan‑percepatan. Kami sedang push menjadi dua tahun. Doakan mudah‑mudahan kami bisa mengawal ini dengan baik,” tambah ia.

Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor swasta. KKP bertanggung jawab membangun kawasan budidaya secara fisik, mulai dari sistem intake hingga outtake, serta menyiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM). Pemerintah daerah memastikan lahan tidak bermasalah dan menyiapkan SDM lokal. Sementara, sektor swasta berperan memenuhi kebutuhan hulu hingga hilir.

“Kami mengajak sektor swasta atau private company untuk bisa mengisi di sektor hulu maupun di sektor hilirnya,” ujar Haeru.

Di sisi hulu, pihak swasta dapat menyediakan bibit udang dan pakan. Di sisi hilir, investor dapat masuk ke bidang pengolahan, pabrik es, serta cold storage. Untuk menarik minat investor, Haeru memastikan berbagai kemudahan dan fasilitas melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mendampingi jika ditemui kendala.

“Kemudian kami juga berkoordinasi dengan kementerian teknis yang lain untuk bisa memberikan kemudahan‑kemanfaatan. Contoh ya, pada saat pihak swasta nanti datang ada off takernya, bagaimana untuk lalu lintasnya hasil udang dan seterusnya, kami berkoordinasi dengan kementerian perhubungan. Bagaimana pelabuhannya bisa kita siapkan untuk bisa memberikan dukungan,” jelasnya.

Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, investasi ini akan memberikan dampak signifikan pada ekonomi lokal Sumba Timur. Serapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 8.820 orang, dengan kapasitas produksi udang mencapai 52.000 ton per tahun.

“Maka dari investasi Rp7,2 triliun tersebut, diperkirakan dampak peningkatan pertumbuhan PDRB, produksi domestik regional bruto itu sebesar 34,7 persen,” ujar Nyoman.

Ia juga menjelaskan bahwa pada fase konstruksi, tambak udang mampu menyerap 1.889 pekerja lokal dan akan memicu lonjakan ekonomi antara 39,4% hingga 40,7% per tahun secara temporer. Pada fase operasional, PDRB Sumba Timur diperkirakan meningkat dari sekitar Rp 7,8 triliun menjadi Rp 10,5 triliun. Nilai ekonomi udang mencapai Rp 3,38 triliun per tahun.

Selain itu, proyek ini diharapkan menghasilkan devisa negara sebesar US$ 285 juta dari komoditas ekspor udang di kawasan tersebut. Perputaran upah di tingkat lokal diperkirakan mencapai Rp 260 miliar per tahun dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi 35.280 jiwa pekerja, termasuk keluarganya.

“Dampak sosial yang dirasakan tentunya terkait dengan pengentasan kemiskinan diantaranya itu berpotensi mengangkat 55% penduduk miskin keluar dari kemiskinan struktural,” terang Nyoman.

Proyek tambak udang terintegrasi ini menandai langkah signifikan KKP dalam memperkuat industri perikanan nasional. Dengan dukungan pinjaman luar negeri dan investasi domestik, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta, kawasan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi udang, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar ekspor udang global.