Tanah Negara Dukung Rumah Subsidi MBR, Backlog 9,9 Juta

Jakarta – Pemanfaatan tanah milik negara dikemukakan sebagai cara untuk menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah diharapkan juga memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi, seperti FLPP, agar akses hunian menjadi lebih luas.

Sudjatmiko, anggota Komisi V DPR RI, menegaskan bahwa kebutuhan rumah layak bagi masyarakat kecil harus menjadi prioritas. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan rumah subsidi dan rumah rakyat untuk mengurangi jumlah keluarga yang belum memiliki tempat tinggal.

“Backlog perumahan nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Karena itu, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dipercepat agar rakyat memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau,” ujar Sudjatmiko di Jakarta, 27 Mei 2026.

Sudjatmiko menilai bahwa optimalisasi aset tanah negara yang belum produktif dapat membantu menekan biaya pembangunan. Dengan begitu, harga rumah bagi masyarakat kecil bisa lebih terjangkau, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga ekonomi.

Data dari Kementerian ATR/BPN menunjukkan masih terdapat ribuan hektare aset tanah negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan perumahan rakyat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, maupun pengembang. “Pemanfaatan aset tanah negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, terutama pembangunan rumah bagi MBR. Dengan optimalisasi lahan negara, biaya pembangunan dapat ditekan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat kecil,” tegasnya.

Ia juga menyoroti backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di Indonesia berada di angka sekitar 9,9 juta rumah tangga. Tingginya kebutuhan rumah rakyat perlu dijawab lewat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan pengembang agar pembangunan rumah subsidi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Sudjatmiko menyatakan dukungan terhadap program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Program 3 juta rumah merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami di Komisi V DPR RI mendukung penuh percepatan realisasi program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat kecil,” katanya.

Selain soal lahan, Sudjatmiko meminta pemerintah memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi seperti FLPP dan memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan industri konstruksi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pertumbuhan sektor bahan bangunan dan UMKM pendukung.

“Negara harus hadir memberikan kemudahan pembiayaan, bunga ringan, dan pembangunan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi serta pusat ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Sudjatmiko berharap percepatan pembangunan rumah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. “Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi kesejahteraan keluarga. Karena itu, pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi rakyat harus menjadi prioritas bersama,” tutupnya.

Dengan menekan biaya pembangunan melalui optimalisasi tanah negara dan memperkuat skema pembiayaan, pemerintah dapat memperluas akses hunian bagi MBR. Program 3 juta rumah dan FLPP menjadi alat strategis untuk mengurangi backlog perumahan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi dan UMKM.