Target Belanja Negara 2027: 13,62‑14,80% PDB, Fokus PKPN

Jakarta, 9 Juni 2026 – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target belanja negara pada tahun 2027. Nilai yang ditetapkan berada di kisaran 13,62 % hingga 14,80 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target ini tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‑Pokok Kebijakan Fiskal (KEM‑PPKF), yang menjadi dasar bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa postur belanja tersebut sudah memperhitungkan kebutuhan pendanaan berbagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Perkiraan total pendanaan PKPN berkisar antara Rp 1.720 triliun hingga Rp 1.896 triliun.

“Belanja direncanakan berada pada kisaran 13,62 % hingga 14,80 % terhadap PDB. Besaran postur makro fiskal 2027 telah memperhitungkan kebutuhan pendanaan berbagai PKPN yang diperkirakan mencapai Rp 1.720 triliun hingga Rp 1.896 triliun,” kata Purbaya.

Purbaya menambahkan bahwa belanja PKPN akan dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, optimalisasi transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan anggaran. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi dan refocusing, agar alokasi anggaran menjadi lebih produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.

PKPN terdiri dari 60 program yang tersebar dalam 8 klaster. Klaster-klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

“Intinya 8 klaster ini tidak berjalan sendiri‑sendiri. Pangan terhubung dengan gizi, gizi terhubung dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja menurunkan jumlah orang miskin dan semua itu perlu sarana dan prasarana yang saling terkait dan ter-interkoneksi,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Berikut rincian program PKPN 2027:

• Kedaulatan Pangan
  • 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih
  • 4.582 Kapal Ikan Modern
  • 40.000 lokasi budidaya ikan darat tematik
  • Revitalisasi tambak nila salin 14.090 Ha di Pantura
  • Modeling dan replikasi 2.000 Ha tambak udang terintegrasi
  • 2.000 Ha kawasan sentra industri garam nasional
  • Pengembangan kawasan pangan terintegrasi
  • Pengembangan kawasan perkebunan (sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu mete, rempah)
  • Peningkatan produksi daging, susu dan telur
• Kemandirian Energi dan Air
  • Mandatori Biodiesel 50 % (B50)
  • Mandatori Bioetanol 20 % (E20)
  • Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW
  • Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)
  • Konversi 6 juta unit motor BBM ke motor listrik
  • Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk 1 juta sambungan rumah
  • Peningkatan lifting minyak dan gas bumi
  • 10 small scale green modular refinery and 6 storage (Deployable Mass Model)
  • Eksplorasi 10 blok migas baru
  • Elektrifikasi 10.000 desa
  • Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)
  • PLTA Skala Besar Terintegrasi
  • Kompor listrik untuk 2‑5 juta rumah tangga
  • Optimalisasi 45.000 sumur minyak masyarakat
  • Optimalisasi lifting di 13.824 sumur tua
  • Swasembada air
• Pendidikan
  • Makan Bergizi Gratis (MBG) anak sekolah
  • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah/madrasah
  • Bantuan perlengkapan sekolah
  • 500 sekolah nasional terintegrasi
  • Studio guru
  • Digitalisasi pendidikan (2 juta papan interaktif digital)
  • 20 sekolah Garuda baru, 80 sekolah Garuda Transformasi
  • 500 Sekolah Rakyat
  • 10 universitas baru: medical university berbasis STEMM
  • 500.000 lulusan SMK go global
  • Akademi olahraga nasional dan pusat pelatihan nasional
  • Peningkatan kesejahteraan guru, transfer langsung tunjangan
  • Pelindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas
• Kesehatan
  • MBG ibu hamil, ibu menyusui dan balita
  • 66 rumah sakit upgrade
  • Pemeriksaan kesehatan gratis
  • Penuntasan tuberkulosis
• Hilirisasi dan Industrialisasi
  • Hilirisasi industri strategis (18 proyek)
  • Mobil nasional
  • Motor nasional
  • Ekosistem industri kedirgantaraan
  • Pengembangan industri semikonduktor
• Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana
  • Giant Sea Wall
  • Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera
  • Gerakan ASRI (Gentengisasi, Pengendalian Sampah, Penghijauan)
  • 3 juta rumah: 1 juta rumah baru dan 2 juta renovasi rumah
  • Pengembangan jaringan kereta api nasional
• Ekonomi Kerakyatan dan Desa
  • 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
  • Percepatan Pembangunan Daerah 3T
• Penurunan Kemiskinan
  • PRO‑KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi
  • PRO‑KESRA untuk 10 juta penduduk berusaha dan bekerja (aid/fdl)

Rencana belanja negara ini menyoroti hubungan antara sektor-sektor strategis. Pangan, misalnya, tidak hanya meningkatkan ketersediaan makanan, tetapi juga memengaruhi gizi, yang pada gilirannya memengaruhi pendidikan dan produktivitas. Pendidikan yang kuat mendukung industri, yang menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Semua program ini diharapkan terintegrasi melalui infrastruktur, energi bersih, dan teknologi digital.

Dengan target belanja negara di kisaran 13,62 % hingga 14,80 % PDB, pemerintah menegaskan bahwa alokasi anggaran akan difokuskan pada program prioritas yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Pendanaan PKPN, yang diperkirakan mencapai Rp 1.720 triliun hingga Rp 1.896 triliun, akan dikelola melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dana desa, dan pembiayaan anggaran. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara, memastikan alokasi anggaran lebih produktif, tepat sasaran, dan memberikan hasil nyata bagi perekonomian dan rakyat.

Program-program PKPN 2027 mencakup sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, industri, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan penurunan kemiskinan. Setiap klaster saling terkait, membentuk ekosistem pembangunan berkelanjutan. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antar klaster, seperti hubungan antara pangan dan gizi, gizi dan pendidikan, pendidikan dan produktivitas, serta produktivitas dan industri. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan anggaran 2027 diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.