Tim Kejaksaan Telusuri Under Invoicing Kelapa Sawit

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pembentukan tim khusus bersama Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelidiki dugaan manipulasi harga under invoicing pada ekspor komoditas sumber daya alam, khususnya kelapa sawit.

Tim ini sudah aktif sejak tiga bulan yang lalu. Mereka telah menghitung potensi manipulasi harga di beberapa perusahaan, dan Purbaya mengaku sudah memiliki data mengenai 10 besar 'pemain' kelapa sawit yang diduga melakukan praktik tersebut.

"Kita sudah jalan sejak 2-3 bulan lalu. Saya kan ada tim dengan Kejaksaan dengan BPPK untuk menghitung ulang nilai ekspor mereka beberapa tahun ke belakang. Kami tunggu laporan seperti apa tapi tim sudah jalan 2-3 bulan lalu," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21 Mei 2026).

Menurutnya, data terbaru tentang dugaan manipulasi harga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pada hari itu, Purbaya memang diundang untuk makan siang bersama Presiden.

"Pokoknya (data) itu memperkuat dugaan beliau selama ini kan bahwasanya memang ada seperti itu, dan itu datanya kan sangat kuat sekali itu," kata Purbaya.

Jika kasus under invoicing terungkap dan diproses, Purbaya menilai dampaknya akan sangat positif bagi penerimaan pajak dan ekspor nasional.

"Dan itu dampaknya akan bagus kepada pajak, ekspor kita, dan bagi perusahaan yang listing ke bursa, itu akan berdampak ke nilai perusahaan itu, karena sebelumnya dia dimainkan pemiliknya sekarang nggak bisa dia akan masuk ke perusahaan itu ekspor itu," sebut Purbaya.

Di depan media, Purbaya membuka data yang dibawanya. Ia menunjukkan bahwa beberapa perusahaan memiliki selisih ekspor antara 57% hingga 200%. Di pelabuhan Indonesia, harga ekspor lebih kecil dibandingkan harga di pelabuhan tujuan di luar negeri.

"Ada contohnya, nggak mau sebut perusahaannya ya saya. Jadi, ada dari Indonesia dikirim harganya US$ 2,6 juta impornya di sana US$ 4,2 juta jadi 57% bedanya. Ada yang lebih gila lagi ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$ 1,44 juta di sana US$ 4 jutaan berubah harga 200%," beber Purbaya.

Kesimpulan: Pemerintah sedang meninjau praktik under invoicing kelapa sawit, dengan harapan penyelidikan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki citra perusahaan publik di pasar modal. Purbaya menegaskan bahwa data yang dikumpulkan sudah cukup kuat untuk mendukung tindakan lebih lanjut.