Tinjau Ulang Kompor Listrik, Kurangi Impor LPG, Hemat Devisa

Pemerintah Indonesia kembali meninjau program pembagian kompor listrik yang sebelumnya sempat dibatalkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengusulkan anggaran Rp 815,56 miliar untuk tahun depan guna mendukung inisiatif tersebut.

Alasan utama di balik usulan tersebut, jelas Bahlil, adalah tingginya ketergantungan negara pada impor LPG. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri, sehingga menekan devisa negara. Biaya impor mencapai lebih dari Rp 130 triliun per tahun, sementara anggaran subsidi LPG menembus Rp 80 triliun. “Di saat ICP seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp 130 triliun. Subsidinya di atas Rp 80 triliun. Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” ujar Bahlil dilansir Selasa, 16 Juni 2026.

Dalam tahap awal, pemerintah sedang mengevaluasi penggunaan kompor listrik dengan teknologi yang dapat dipakai oleh rumah tangga berdaya listrik rendah, termasuk pelanggan dengan kapasitas di bawah 900 VA. “Supaya rakyat kita yang di daerah‑daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” tambah Bahlil.

Bahlil juga menegaskan bahwa program ini berbeda dengan rencana pembagian kompor listrik yang sempat menimbulkan penolakan beberapa tahun lalu. Perbedaannya terletak pada teknologi yang digunakan, yang kini dianggap lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat. “Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama. Nah kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru,” ujarnya.

Berkenaan dengan jumlah kompor listrik yang akan dibagikan, Bahlil belum dapat memberikan angka pasti. Pemerintah masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR, yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus mendatang. “Nanti tunggu kita pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit,” jelasnya.

Program serupa pernah direncanakan pada 2022 dengan target pembagian 300 ribu unit kompor listrik. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan sebelum direalisasikan. “300 ribu (kompor listrik) nggak jadi ya,” ujar Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto, di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, 29 September 2022.

Dengan mengurangi ketergantungan pada LPG, pemerintah berharap dapat menurunkan beban devisa dan subsidi. Kompor listrik yang lebih efisien juga dapat membantu daerah dengan daya listrik terbatas, memperluas akses energi bersih dan stabil bagi masyarakat. Program ini, meski masih dalam tahap perencanaan, menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah untuk diversifikasi bauran energi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.