Utang Pemerintah Indonesia Mendekati 10 Triliun pada Maret

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan posisi utang pemerintah Indonesia pada akhir Maret 2026. Nilai utang mencapai Rp 9.920,42 triliun, hampir menembus batas Rp 10.000 triliun. Ini meningkat Rp 282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025, yang berada di Rp 9.637,90 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa utang masih aman, menyoroti rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,75%. Nilai ini masih di bawah batas aman Undang‑Undang Keuangan Negara, yaitu 60% PDB. “Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang terhadap PDB berapa? 60%. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit, jadi aman,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Ia juga membandingkan Indonesia dengan negara tetangga. “Singapura 180%, Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati‑hati dibanding negara‑negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang,” ungkap Purbaya. “Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda puji‑puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?” tambah Purbaya.

Komposisi utang pemerintah pada akhir Maret 2026 terbagi menjadi dua jenis. Mayoritas utang, yaitu 87,22%, berasal dari surat berharga negara (SBN) dengan nilai Rp 8.652,89 triliun. Sisanya, 12,78%, berupa pinjaman dengan nilai Rp 1.267,52 triliun. Laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa mayoritas utang tetap dalam bentuk SBN.

Dengan rasio utang yang masih di bawah batas aman dan dominasi instrumen SBN, pemerintah menilai pengelolaan utang berjalan cermat. Perbandingan dengan negara lain menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan rasio utang terendah di kawasan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tetap terjaga meski volume utang terus bertambah.