WFH Dukung BBM Berkurang Setengah, Jawa Barat Terima

Upaya pemerintah pusat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) melalui rencana kerja jarak jauh bagi aparatur sipil negara (ASN) mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagi pemprov, kebijakan ini bukan hal baru; sudah berjalan sejak lama.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sistem kerja fleksibel seperti WFH telah diterapkan di lingkungan pemerintahannya dan terbukti memberikan dampak positif, terutama dalam menekan penggunaan BBM.

Dengan WFH kita kan sudah lama BBM-nya berkurang. Kita kan sudah berlangsung lama, artinya tidak ada problem dengan itu semua, kata Dedi pada Senin, 30 Maret 2026.

Dedi mengklaim kebijakan tersebut berhasil memangkas penggunaan BBM untuk operasional ASN hingga hampir setengahnya. Selain itu, pengeluaran rutin pemerintah juga ikut mengalami penurunan.

Berdampak itu, pada belanja pemerintahnya, belanja rutinnya menjadi menurun. Kan itu sudah lama, BBM-nya nurun hampir setengahnya, ungkapnya.

Menurut Dedi, efektivitas kebijakan WFH tidak diukur dari pola kerja pegawai, melainkan dari hasil pembangunan yang dicapai. Ia menilai, selama capaian pembangunan tetap berjalan baik, maka sistem kerja yang diterapkan dapat dikatakan berhasil.

Efektif. Lihat saja produk pembangunannya. Produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu saja, sebutnya.

Dedi memastikan penerapan sistem kerja fleksibel tidak mengganggu jalannya administrasi pemerintahan. Seluruh proses birokrasi disebut tetap berjalan normal, bahkan realisasi belanja anggaran daerah menunjukkan capaian yang optimal.

Selama ini administrasi berjalan dengan baik. Kemudian realisasi belanja anggaran malah over, ucapnya.

Dengan demikian, kebijakan WFH yang diusulkan pemerintah pusat mendapat dukungan kuat dari pemprov Jawa Barat, menunjukkan potensi penghematan BBM dan stabilitas administrasi di tingkat daerah.