WFH Setiap Jumat, Mulai 1 April 2026, Target Kurangi BBM
Gambar atau konten salah?
Work from home (WFH) akan menjadi kebijakan rutin setiap hari Jumat bagi aparatur negara dan pekerja swasta. Pemerintah menegaskan langkah ini mulai 1 April 2026 untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak di tengah ketegangan geopolitik global.
Dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 31 Maret 2026, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kebijakan tersebut akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Ia menegaskan, “Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan.”
Airlangga menjelaskan alasan memilih hari Jumat. Ia berkata, “Karena memang sudah beberapa K/L melaksanakan itu, kerja 4 hari dalam seminggu dengan aplikasi, ini pasca COVID kemarin. Kita pilih hari Jumat karena kan setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin-Kamis.” Dengan demikian, tenaga kerja akan tetap hadir di kantor empat hari seminggu, sementara satu hari dijadikan WFH.
Pengaturan teknis akan dituangkan dalam surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan. Kebijakan ini juga mengakui karakteristik masing-masing sektor usaha, sehingga sektor swasta dapat menyesuaikan kebutuhannya.
Beberapa sektor dikecualikan dari WFH. Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, produksi energi, air, bahan pokok makanan, minuman, perdagangan, transportasi logistik dan keuangan tetap bekerja di tempat. Airlangga menegaskan, “Sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu.”
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan penggunaan energi di kantor dan mengurangi jejak karbon, sekaligus menjaga layanan publik tetap berjalan dengan lancar.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
