99 Warga Desak Evaluasi Program MBG di Lamongan

Sebuah aksi damai digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Selasa, 07 Juli 2026. Aliansi Alam Bersatu Jaya menjadi penggerak utama dalam unjuk rasa ini. Sebelum sampai ke kantor pemerintah, para peserta lebih dulu berkumpul di kawasan Makam Pahlawan Lamongan.

Aliansi ini bukan kelompok tunggal. Mereka terdiri dari warga biasa, mahasiswa, orang tua murid, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pedagang kantin sekolah, hingga pemerhati pendidikan. Sekitar 99 orang ikut serta dalam aksi tersebut. Pesertanya datang dari berbagai daerah, bukan hanya Lamongan. Ada juga dari Tuban, Gresik, Mojokerto, dan Surabaya.

Yang menarik, mereka tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali. Tuntutan mereka berbeda. Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya yang menggunakan sistem dapur terpusat atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Menurut aliansi ini, sistem dapur terpusat memunculkan banyak masalah. Kantin sekolah mulai kehilangan peran. Pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah tersisihkan. Distribusi makanan dinilai kurang efektif. Orang tua siswa juga merasa minim dilibatkan.

Muhammad Zaini, perwakilan Aliansi Alam Bersatu Jaya, menyampaikan dengan tegas. "Kami tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Yang kami minta adalah evaluasi agar pelaksanaannya lebih baik dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ujar Zaini.

Ketua DPD Aliansi Alam Bersatu Jaya Tuban, Misbah, menambahkan permintaan yang lebih spesifik. Ia meminta pemerintah melakukan audit terhadap semua SPPG. Pengawasan, kata Misbah, harus dilakukan sejak proses pengadaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan. Ia juga menilai kantin sekolah seharusnya diberi ruang lebih besar. Alasannya, kantin sekolah lebih memahami kebutuhan di lingkungan sekolah dan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

Sriyono, perwakilan aliansi lainnya, menyoroti kualitas bahan makanan. Menurutnya, kualitas itu masih perlu ditingkatkan. Ia menduga sebagian penyedia memilih bahan baku dengan harga lebih murah. Hal ini, kata Sriyono, berpengaruh terhadap kualitas makanan yang diterima anak-anak.

Aspirasi para peserta aksi diterima oleh Sekretaris Daerah Lamongan Moh. Nalikan. Ia juga menjabat sebagai Ketua Satgas SPPG. Nalikan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Chaidir Annas dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Djoko Nursyianto.

Nalikan menanggapi tuntutan tersebut dengan terbuka. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap mendukung Program MBG. Tujuannya jelas, meningkatkan gizi anak. Namun, ia mengakui tata kelola pelaksanaan program masih perlu dibenahi.

"Yang perlu dievaluasi adalah tata kelolanya. Sesungguhnya MBG itu tujuannya meningkatkan gizi anak. Apa yang disampaikan aliansi menjadi masukan, mulai dari penyediaan bahan, proses memasak, distribusi hingga kebersihan," kata Nalikan.

Nalikan juga menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerima berbagai masukan dari daerah. Bahkan, BGN telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional sejumlah SPPG yang dinilai bermasalah.

"Saya sepakat tata kelolanya dievaluasi. Prosedurnya harus jelas sehingga ada standar yang sama. Semua aspirasi masyarakat akan kami sampaikan ke BGN pusat," ujarnya.

Saat ini, ada sekitar 170 SPPG di Kabupaten Lamongan. Pemerintah daerah, menurut Nalikan, berkewajiban mendukung pelaksanaan program nasional ini. Sambil terus menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah pusat untuk perbaikan pelaksanaannya.

Program Makan Bergizi Gratis memang bertujuan baik, yaitu meningkatkan gizi anak. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa sistem dapur terpusat belum berjalan mulus. Masalah mulai dari kualitas bahan makanan, distribusi, hingga dampaknya terhadap kantin sekolah dan UMKM lokal menjadi catatan penting. Pemerintah daerah mengakui perlunya evaluasi tata kelola, dan Badan Gizi Nasional telah mulai mengambil tindakan dengan menghentikan SPPG yang bermasalah. Ini menunjukkan bahwa program sebaik apapun tetap membutuhkan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar sampai ke target.