Bantuan Beras 10 Kg Juli Masih Tunggu Anggaran

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan perkembangan terbaru soal bantuan pangan beras. Program yang rencananya berlanjut mulai bulan Juli ini hingga tiga bulan ke depan masih menunggu kepastian anggaran. Bantuan yang dimaksud adalah beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk setiap keluarga penerima.

Rizal memastikan bahwa bantuan pangan beras akan kembali berjalan. Alasannya, stok beras yang dimiliki Bulog saat ini masih mencukupi untuk mendukung program tersebut. Namun, ada satu kendala yang masih menggantung.

Bulog belum menerima penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penyebabnya, Bapanas masih menunggu terbitnya anggaran belanja tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan. Tanpa anggaran itu, Bapanas tidak bisa memberikan perintah kepada Bulog untuk menyalurkan beras.

"Oh ya, bantuan ini akan berlanjut. Kita lagi nunggu penugasannya turun dari Bapanas. Karena Bapanas juga tidak berani menugaskan kami walaupun kita ada stok berasnya kalau belum turun anggarannya. ABT-nya belum keluar. Menunggu ABT dari Kemenkeu," ujar Rizal saat ditemui di Kantor Bulog, Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2026.

Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan untuk melanjutkan bantuan pangan beras selama tiga bulan mulai Juli. Tujuan dari program ini adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga pangan. Bantuan sebesar 10 kilogram per bulan ini akan disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Pelaksana program ini adalah Kementerian Sosial.

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), setelah Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.

"Masuk musim kemarau nanti dan juga melihat perkembangan yang terakhir agar harga-harga sembako tidak boleh naik dalam situasi apa pun. Arahan Bapak Presiden, tidak boleh membuat masyarakat jadi susah. Oleh karena itu bantuan beras atau bantuan pangan kita tambah tiga bulan," terang Zulhas.

Meski targetnya tiga bulan, Zulhas mengatakan ada kemungkinan bantuan sosial itu tidak bisa disalurkan secara berturut-turut dari Juli hingga September. Hal ini perlu disesuaikan dengan kondisi musim paceklik. "Tapi yang Juli harus. Berarti lebih kurang 1 juta ton," ujarnya.

Zulhas menambahkan, bantuan ini tidak akan berdampak besar terhadap stok beras nasional. Saat ini, stok beras Indonesia mencapai 5,2 juta ton. "Jadi kalau stok kita 5,2 juta ton akan berkurang sekitar 1 juta ton," tuturnya lagi.

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan yang biasanya terjadi saat musim kemarau. Pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan akan mengalir kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

Zulhas menyampaikan keputusan ini setelah Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta. Ia menekankan bahwa arahan Presiden adalah tidak boleh membuat masyarakat menjadi susah dalam situasi apa pun. Oleh karena itu, bantuan pangan ditambah tiga bulan.

Meski targetnya tiga bulan, Zulhas mengakui ada kemungkinan bantuan sosial itu tidak bisa disalurkan secara berturut-turut dari Juli hingga September. Alasannya, penyaluran perlu menyesuaikan dengan kondisi musim paceklik. Namun, untuk bulan Juli, ia memastikan bantuan harus berjalan.

Dari sisi stok, Zulhas optimistis. Ia mengatakan stok beras Indonesia saat ini mencapai 5,2 juta ton. Dengan adanya bantuan ini, stok akan berkurang sekitar 1 juta ton. "Jadi kalau stok kita 5,2 juta ton akan berkurang sekitar 1 juta ton," tuturnya.

Program bantuan pangan beras ini sebelumnya sudah pernah berjalan. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkannya selama tiga bulan mulai Juli. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan, terutama saat musim kemarau tiba.

Dari pernyataan para pejabat, terlihat bahwa kelanjutan program ini sangat tergantung pada ketersediaan anggaran. Meski stok beras mencukupi, tanpa ABT dari Kementerian Keuangan, Bulog tidak bisa bergerak. Bapanas pun tidak berani memberikan penugasan sebelum anggaran turun.