BBM Naik, Cianjur Tambah Anggaran DLH agar Truk Sampah Tetap

Belanja operasional pemerintah kabupaten Cianjur mengalami penyesuaian setelah harga bahan bakar minyak (BBM) non‑subsidi naik. Pemerintah menekan biaya dengan mengurangi kegiatan perjalanan dinas, kecuali untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang tetap diberi anggaran tambahan agar truk pengangkut sampah dapat terus beroperasi.

BBM solar, yang biasa dipakai kendaraan dinas, kini harganya naik Rp 23.000 per liter untuk Dexlite dan Rp 24.800 per liter untuk Pertamina Dex. Pertamax juga mendekati Rp 16.250 per liter. Kenaikan ini memaksa pemerintah kabupaten untuk meninjau kembali pengeluaran rutin.

“Tentu kami sudah ambil berbagai langkah. Tidak menaikkan anggaran operasional, tapi membatasi kegiatan luar dinas. Sehingga tidak membebani APBD,” kata Bupati Cianjur, dr. Muhammad Wahyu, pada Senin (15 Juni 2026). Ia menegaskan bahwa perjalanan dinas hanya dipilih bila benar‑benar penting. “Kalau memang tidak terlalu penting, bisa tetap bekerja di kantor memberikan layanan terbaik,” tambahnya.

Namun, untuk DLH tidak ada pembatasan. “Kalau DLH itu dikecualikan. Bahkan di perubahan anggaran kemungkinan ditambah, menyesuaikan kebutuhan pasca kenaikan harga BBM. Jangan sampai operasional truk sampah terganggu yang mengakibatkan sampah menumpuk,” ujarnya. Anggaran tambahan ini bertujuan agar truk pengangkut sampah tetap berjalan tanpa gangguan.

Selain anggaran, DLH juga menginginkan armada truk sampah yang lebih baru. Kepala DLH Kabupaten Cianjur, Komarudin, menjelaskan bahwa saat ini mereka memiliki 41 unit truk pengangkut sampah yang rutin beroperasi. Mayoritas kendaraan tersebut diadakan sejak 2009, sehingga usianya sudah cukup tua. “Armada yang selalu beroperasi ada 41 unit. Rata‑rata pengadaannya tahun 2009 sehingga usianya sudah cukup tua. Dari jumlah itu, hanya sekitar delapan kendaraan yang kondisinya masih sangat baik dan mampu beroperasi secara optimal, karena itu pengadaannya tahun 2023,” jelasnya.

Menurut Komarudin, jumlah armada yang tersedia masih jauh dari ideal untuk menangani timbulan sampah di kabupaten yang mencapai hampir 700 ton per hari. Ia menyebutkan bahwa Cianjur setidaknya membutuhkan 50 unit dump truck berkapasitas delapan ton agar pelayanan pengangkutan sampah dapat berjalan maksimal. “Kalau mengacu pada jumlah timbulan sampah yang ada sekarang, minimal kami membutuhkan 50 dump truck berkapasitas delapan ton. Itu pun dengan kondisi kendaraan yang prima,” tambahnya.

Armada yang masih dalam kondisi baik mampu melakukan hingga tiga kali perjalanan pengangkutan setiap hari. Sebaliknya, kendaraan yang sudah tua biasanya hanya mampu melakukan satu ritasi karena keterbatasan usia dan jarak tempuh menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mekarsari di Kecamatan Cikalongkulon. “Yang kondisinya bagus bisa tiga rit dalam sehari, sedangkan armada lama rata-rata hanya satu rit. Kalau dipaksakan dua rit, waktunya tidak cukup karena jarak pembuangan cukup jauh,” ia menjelaskan.

Kurangnya armada berdampak langsung pada pelayanan pengangkutan sampah di beberapa wilayah. “Kami ingin pelayanan lebih cepat, tetapi kondisi kendaraan menjadi kendala. Dampaknya masih ada sampah yang belum terangkut tepat waktu karena armada yang tersedia tidak mampu mengejar target pengangkutan,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Komarudin telah mengajukan permohonan bantuan kendaraan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Ia menyebutkan bahwa pihaknya berpeluang mendapatkan sekitar 23 unit kendaraan pengangkut berukuran kecil. “Kami sudah mengusulkan bantuan ke Kementerian PUPR. Informasinya ada sekitar 23 unit kendaraan pick‑up yang akan diberikan. Mudah‑mudahan bisa terealisasi pada Oktober atau November tahun ini sehingga dapat membantu pelayanan pengangkutan sampah,” kata Komarudin.

Walaupun masih menunggu realisasi, Komarudin berharap armada pengangkut sampah di kabupaten dapat diperbarui sehingga semua kendaraan berada dalam kondisi prima. “Harapan kami armada yang tersedia ke depan benar-benar dalam kondisi baik sehingga bisa melakukan hingga tiga rit per hari. Dengan begitu penanganan sampah akan jauh lebih optimal,” pungkasnya.

Perubahan kebijakan perjalanan dinas dan penambahan anggaran untuk DLH menandai upaya pemerintah kabupaten Cianjur menyesuaikan pengeluaran di tengah kenaikan harga BBM. Dengan armada yang lebih baik dan anggaran yang tepat, diharapkan layanan pengangkutan sampah dapat tetap berjalan tanpa gangguan, menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat.