Dirut Agrinas Buka Suara Soal Isu Kipas Angin Rp1,8 Triliun

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, akhirnya buka suara. Ia merespons kabar yang menyebut program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menganggarkan dana Rp 1,8 triliun untuk pengadaan 1,8 juta unit kipas angin. Isu ini pertama kali dilontarkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi pada Rabu, 15 Februari lalu.

Joao mengaku prihatin. Ia tidak menyangka isu semacam ini justru datang dari seorang anggota DPR. Ia mempertanyakan dari mana data yang digunakan Mufti Anam berasal. "Kita perhatin ya maksudnya melihat bahwa anggota Dewan kita berani bicara di publik tanpa mendapatkan data-data yang prudent sehingga sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Joao usai acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, pada Kamis, 16 Juli 2026.

Joao menyayangkan narasi yang menurutnya provokatif dan tidak punya dasar. Ia berharap para wakil rakyat bisa menyajikan data yang akurat sebelum bicara di depan publik. Menurutnya, di situasi seperti sekarang, semua pihak seharusnya bersatu untuk memajukan ekonomi desa. Bukan malah menyebarkan informasi yang bisa jadi fitnah. Ia menilai fitnah atau narasi tanpa data hanya akan menghambat langkah pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat desa. "Kebenarannya (pengadaannya) tinggal ditanya kepada beliau saja datanya dari mana," tambahnya.

Saat ditanya apakah data yang dipakai Mufti Anam bisa disebut 'bodong' atau tidak akurat, Joao tidak menjawab langsung. "Kalau saya bilang bodong, anda provokasi, tapi sepertinya begitu juga (bodong) sih," jelasnya.

Soal detail pengadaan dalam program KDKMP, Joao memastikan pihaknya sudah punya perencanaan. Ia menyebut ada 26 jenis pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung operasional Kopdes. Salah satunya adalah mobil pickup. "Ada 26 jenis sarana-prasarana yang diadakan di Agrinas. Rincian detailnya nanti mungkin bisa baca di kemarin waktu saya kasih di salah satu media sosial, itu kan saya sempat di broadcast, itu disitu ada detail," jelasnya.

Sebelumnya, Mufti Anam mempertanyakan kebenaran proyek tersebut. Ia menilai harga kipas angin yang beredar di pasaran jauh lebih murah dibandingkan estimasi anggaran yang beredar. "Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada pak menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp 1,8 triliun betul tidak pak?" ujar Mufti dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Juli.

Mufti membandingkan harga kipas angin merek ternama di e-commerce yang hanya berkisar di angka Rp 300 ribuan per unit. Menurutnya, jika pemerintah melakukan pengadaan dalam skala besar hingga 1,8 juta unit, seharusnya harga per unit bisa jauh lebih efisien.

Inti persoalan ini adalah perbedaan klaim antara anggota DPR dan direktur utama BUMN terkait. Mufti Anam menganggap anggaran Rp 1,8 triliun untuk kipas angin tidak masuk akal. Joao Mota justru menegaskan bahwa data yang dipakai Mufti tidak prudent dan bisa merendahkan martabat DPR. Keduanya sama-sama belum memberikan bukti konkret. Mufti belum menunjukkan dokumen pengadaan yang ia maksud. Joao juga belum merilis rincian 26 jenis sarpras yang disebutnya sudah di-broadcast di media sosial. Publik masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari kedua belah pihak.