DPR Rapat Tertutup: Himbara Tetap Solid di Tengah Gejolak

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, mengadakan rapat tertutup pada Selasa, 09 Juni 2026 di gedung DPR RI Nusantara III Jakarta. Rapat ini menumpukan perhatian pada gejolak pasar saham, khususnya penurunan nilai saham Himbara—bank-bank milik negara.

Di antara peserta, hadir Dony Oskaria, Ketua Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Direktur utama bank-bank BUMN juga turut hadir, antara lain Putrama Wahju Setyawan (PT Bank Negara Indonesia), Hery Gunardi (PT Bank Rakyat Indonesia), Riduan (PT Bank Mandiri), Rony Hanityo Aprianto (Taspen), dan Oki Ramadhana (INA).

Setelah rapat, Dasco menyampaikan: “Pada hari ini DPR melakukan koordinasi serta evaluasi terhadap situasi pada saat ini berkaitan dengan situasi perbankan di Tanah Air,” ujar Dasco.

Menurut Dasco, meski pasar global mengalami ketidakstabilan, kinerja fundamental Himbara tetap kuat. Ia menilai bahwa penurunan harga saham sejalan dengan gejolak pasar internasional, bukan karena kelemahan internal.

Putrama menambahkan, “Tadi kami melaporkan kepada pimpinan DPR mengenai kinerja emiten dari Himbara. Dapat kami sampaikan secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara,” tutur Putrama.

Ia juga menegaskan, “Jadi dapat kami sampaikan bahwa saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” ucap Putrama.

Para direktur lainnya menekankan bahwa pertumbuhan kredit di Himbara berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh antara 20% hingga 30%. Hal ini menunjukkan kesehatan keuangan bank-bank milik negara.

Rapat ini menegaskan bahwa meski pasar saham sedang bergejolak, kinerja fundamental bank-bank milik negara tetap solid. Keputusan dan evaluasi yang diambil oleh DPR dan para pemimpin BUMN diharapkan dapat menstabilkan persepsi investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.