DPRD dan Gubernur Bantah Ada Usulan Resmi Ganti Nama Jawa Barat

Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda belakangan ramai diperbincangkan. Namun, dua petinggi daerah dengan tegas membantah adanya usulan resmi terkait hal tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sama-sama menyatakan tidak ada proposal formal untuk mengganti nama provinsi. Ono menjelaskan bahwa DPRD hanya menjalankan tugas konstitusionalnya. Mereka menerima dan membahas aspirasi dari masyarakat dalam rapat kerja Komisi I DPRD. Pembahasan itu, kata Ono, bukan berarti DPRD sudah setuju dengan perubahan nama.

"Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," ujar Ono dalam keterangan resmi pada Rabu, 08 Juli 2026.

Menurut Ono, wacana ini berawal dari sebuah surat. Surat itu diajukan oleh Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Jawa Barat. Aspirasi tersebut kemudian diteruskan ke Komisi I untuk dikaji sesuai prosedur yang berlaku.

Dia menambahkan, mayoritas fraksi di DPRD hanya sepakat untuk mengkaji usulan itu lebih lanjut. Bukan menyetujui pergantian nama provinsi secara langsung.

"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," jelas Ono.

Jika kajian itu dilanjutkan, Ono menekankan pembahasannya harus menyeluruh. Aspek yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga dampak ekonomi harus dipertimbangkan. Apalagi, Jawa Barat dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Mulai dari Sunda, Betawi, hingga Cirebon.

Ono juga mengingatkan kondisi ekonomi daerah saat ini. Menurutnya, DPRD tidak akan gegabah mengambil keputusan yang berpotensi membebani masyarakat.

"Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat," tegas Ono.

Pernyataan serupa disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia memastikan isu pergantian nama provinsi bukan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fokus pemerintah saat ini, kata Dedi, tetap pada penyelesaian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," kata Dedi.

Wacana ini murni berasal dari komunitas pengkaji, bukan dari pemerintah atau DPRD. Kedua lembaga sepakat untuk tidak terburu-buru dan akan mengkaji secara mendalam jika memang diperlukan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keragaman budaya di Jawa Barat.