DPRD-Pemprov Jabar Tegaskan Tak Ada Usulan Resmi Ganti Nama

Perbincangan soal rencana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali ramai diperbincangkan. Namun, dua pejabat penting di Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, sama-sama menegaskan bahwa sampai sekarang belum ada usulan resmi untuk mengganti nama provinsi tersebut.

Ono Surono menjelaskan bahwa DPRD hanya menjalankan tugas konstitusionalnya. Mereka menerima dan membahas aspirasi dari masyarakat yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD. Ia menekankan bahwa pembahasan itu bukan berarti DPRD sudah setuju dengan perubahan nama.

"Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono dalam keterangan yang diterima pada Rabu, 08 Juli 2026.

Wacana ini, menurut Ono, berawal dari surat yang diajukan oleh Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Jawa Barat. Surat itu kemudian diteruskan ke Komisi I untuk dipelajari lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Ia menegaskan, sebagian besar fraksi di DPRD hanya sepakat untuk mengkaji usulan tersebut. Bukan berarti mereka langsung menyetujui pergantian nama provinsi.

"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," tegasnya.

Menurut Ono, jika kajian itu dilanjutkan, pembahasannya harus dilakukan secara menyeluruh. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, mulai dari sisi hukum, sejarah, sosial, budaya, hingga dampak terhadap ekonomi.

Apalagi, Jawa Barat adalah provinsi yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Mulai dari Sunda, Betawi, hingga Cirebon.

Ono juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi daerah saat ini tidak bisa diabaikan. DPRD tidak akan gegabah mengambil keputusan yang bisa membebani masyarakat.

"Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyampaikan hal yang sama. Ia memastikan isu pergantian nama provinsi bukan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fokus pemerintah saat ini tetap pada penyelesaian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," kata Dedi singkat.

Wacana penggantian nama ini sebenarnya bukan hal baru. Beberapa kali muncul usulan serupa dari berbagai kelompok masyarakat. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk merealisasikannya. Polemik ini menunjukkan bahwa isu identitas dan sejarah masih menjadi perhatian sebagian warga Jawa Barat, meskipun para pemimpin daerah memilih untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan.