Filipina Mulai Darurat Energi karena Konflik Timur Tengah

Pemerintah Filipina menegaskan status darurat energi nasional pada Selasa, 24 Maret 2026 karena kekhawatiran serius atas pasokan bahan bakar. Ancaman berasal dari konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang menutup Selat Hormuz dan mengganggu rantai pasokan global.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan perintah eksekutif yang bertujuan menjaga ketahanan energi. Dalam dokumen tersebut, ia menyatakan, “Keadaan darurat energi nasional dengan ini dideklarasikan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang mengancam ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” kata Marcos dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media pada hari Selasa.

Perintah tersebut memberi pemerintah kewenangan untuk melaksanakan langkah terkoordinasi guna meredam dampak gangguan terhadap perekonomian. Marcos juga mengungkapkan pembentukan komite khusus yang bertugas memastikan kelancaran pergerakan, distribusi, serta ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Status darurat ini berlaku selama satu tahun, kecuali bila diperpanjang atau dihentikan lebih awal oleh presiden. Keputusan ini muncul setelah sejumlah senator menuntut pengakuan kondisi “tingkat darurat” yang dirasakan masyarakat akibat lonjakan harga minyak.

Pada hari Selasa, harga bensin dan solar melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelum konflik pada Februari. Filipina, yang mengimpor sekitar 98% kebutuhan minyak mentahnya dari kawasan Teluk, merasakan dampak luas. Kenaikan harga memengaruhi sektor transportasi, serta menaikkan biaya beras.

Sejak pecahnya konflik, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan mitigasi. Di antaranya pemberian subsidi bagi pengemudi transportasi, pengurangan layanan feri, dan penerapan sistem kerja empat hari bagi aparatur sipil negara guna menghemat konsumsi bahan bakar.

Sehari sebelumnya, Menteri Energi Sharon Garin menyatakan bahwa cadangan bahan bakar Filipina diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 45 hari ke depan. Ia juga menjelaskan bahwa negara akan lebih mengandalkan pembangkit listrik berbasis batu bara sementara harga gas alam cair (LNG) melonjak tajam.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Filipina berusaha menstabilkan pasokan energi di tengah ketergantungan tinggi pada impor. Situasi ini menyoroti pentingnya koordinasi dan kebijakan proaktif untuk menghadapi gangguan global yang memengaruhi harga dan distribusi energi.