Fluktuasi Anggaran Stunting Gowa: Risiko Kenaikan Stunting

Gowa – Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyoroti inkonsistensi anggaran yang dirasakan dalam penanganan stunting dan kemiskinan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa. Ia menilai bahwa naik turunnya alokasi dana dapat menghambat capaian program di tengah upaya menekan kedua masalah tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2027, yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel pada 20 April 2026. Ia menekankan bahwa keberhasilan daerah menekan kedua indikator tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas sektor serta dukungan anggaran yang stabil dan berkelanjutan.

“Keberlanjutan program sangat bergantung pada kesinambungan dukungan anggaran antara APBN dan APBD,” kata Darmawangsyah dalam keterangannya pada 22 April 2026.

Ia mengungkap bahwa anggaran APBD Pemkab Gowa untuk dua program tersebut mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Pada 2024, anggaran tercatat sebesar Rp 31.272.523.083, namun turun menjadi Rp 13.315.252.892 pada APBD Perubahan 2025.

“Kita di Gowa angka stuntingnya sudah mulai menurun, tetapi justru anggarannya ikut berkurang. Jika anggaran dikurangi, tentu ada risiko angka stunting kembali meningkat,” ujarnya.

Anggaran tersebut kembali meningkat menjadi Rp 24.276.534.340 pada 2026. Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi angka kemiskinan ekstrem yang juga mengalami penurunan berkat intervensi berbasis masyarakat yang dilakukan Pemkab Gowa.

Darmawangsyah menilai stabilitas anggaran menjadi faktor penting agar penanganan stunting dan kemiskinan dapat berjalan konsisten dari tahun ke tahun. Ia pun berharap capaian positif Pemkab Gowa dalam menekan kedua indikator tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat agar tidak mengurangi dukungan anggaran di daerah.

Dalam kesempatan itu, ia turut mendorong Pemprov Sulsel untuk memperkuat perannya dalam menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, Pemprov memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pendanaan dua program prioritas tersebut.

“Pemprov Sulsel diharapkan menjadi playmaker yang menyambungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, sekaligus memastikan indikator keberhasilan daerah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan anggaran,” tuturnya.

Keberlanjutan program di Gowa sangat tergantung pada konsistensi dukungan anggaran. Fluktuasi anggaran dapat menimbulkan risiko peningkatan stunting dan kemiskinan, sehingga kestabilan dana menjadi kunci bagi pencapaian target kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.