Gubernur Deru Tinjau Antrean Biosolar, Usul Selang Nozzle Lebih Panjang

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, turun langsung ke lapangan untuk melihat sendiri penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjual Biosolar. Antrean ini sudah berhari-hari membuat macet di beberapa jalan di kawasan Paloba, yang mencakup Palembang, Ogan Ilir, dan Banyuasin.

Peninjauan itu dilakukan pada hari Selasa, 14 Juli 2026. Herman Deru tidak datang sendirian. Ia bersama dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), polisi, dan beberapa dinas daerah. Tujuannya satu: mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sumatera Selatan berjalan.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SPBU di Jalan Tanjung Api-Api dan SPBU di Jalan Noerdin Pandji, Palembang. Setelah itu, rombongan melanjutkan ke SPBU di Km 7, Sukajadi Banyuasin, lalu ke SPBU di Alang-Alang Lebar yang berada di samping Citra Grand City, dan terakhir ke SPBU di Pegayut.

Herman Deru punya alasan kuat untuk turun langsung. Menurutnya, pemerintah harus melihat kondisi nyata di lapangan. Bukan hanya mendengar laporan. Solusi yang diambil harus berdasarkan fakta, bukan asumsi.

"Hari ini kita turun langsung ke lapangan bersama Pertamina dan pejabat terkait. Saya ingin melihat fakta di lapangan, bukan hanya di Palembang, tetapi juga berdasarkan informasi yang kami terima dari kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Paloba yang menjadi pintu masuk ke Kota Palembang," kata Herman Deru.

Ia menjelaskan, setelah Pemerintah Provinsi Sumsel berkoordinasi dengan BPH Migas, pasokan Biosolar sudah ditambah. Akibatnya, antrean kendaraan mulai berkurang dalam beberapa hari terakhir. Tapi pemerintah masih penasaran. Kenapa di beberapa tempat antrean masih panjang?

"Beberapa hari ini antrean memang mulai berkurang karena kita sudah bersepakat dengan BPH Migas untuk menambah pasokan BBM. Tetapi pertanyaannya, mengapa antrean masih tetap panjang? Itu yang ingin kita cari jawabannya," ujarnya.

Evaluasi tidak hanya soal jumlah pasokan. Pemerintah melihat seluruh rantai pelayanan. Mulai dari seberapa cepat pengisian BBM, sistem pembayaran di SPBU, kesiapan petugas, hingga kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan satu hal. Setiap kali pengisian Biosolar dengan nilai sekitar Rp 900 ribu, waktu yang dibutuhkan rata-rata 8,5 menit. Cukup lama. Herman Deru kemudian mengusulkan sesuatu ke Pertamina. Ia meminta agar selang nozzle dibuat lebih panjang.

"Kami mengusulkan agar selang nozzle dibuat lebih panjang sehingga dapat menjangkau kendaraan dari kedua sisi. Dengan begitu proses pelayanan menjadi lebih fleksibel dan antrean dapat berkurang," jelasnya.

Idenya sederhana. Selang yang lebih panjang berarti kendaraan tidak perlu repot-repot menyesuaikan posisi tangki. Baik tangki di sisi kanan maupun kiri, tetap bisa dilayani. Proses jadi lebih cepat.

Meski begitu, Herman Deru menegaskan bahwa dugaan penyimpangan bukan fokus utama peninjauan ini. Pemerintah lebih ingin membenahi sistem distribusi dan pelayanan. Tujuannya jelas: masyarakat bisa mendapatkan akses BBM yang lebih cepat dan nyaman.

Setelah evaluasi lapangan dan rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel serta kepolisian, Pemprov Sumsel menyiapkan beberapa langkah strategis. Salah satu yang paling penting adalah mengoptimalkan operasional SPBU penyalur Biosolar selama 24 jam.

SPBU yang sebelumnya berhenti melayani Biosolar pada malam hari kini diminta tetap buka. Sepanjang waktu. Pertamina juga sudah menyatakan siap menjamin ketersediaan pasokan. Bahkan akan menambah distribusi jika diperlukan.

Berdasarkan pemetaan terbaru, antrean kendaraan sekarang hanya terjadi di beberapa titik tertentu. Salah satunya SPBU di kawasan Citra Grand City. Lokasi ini berada di jalur strategis keluar masuk Kota Palembang. Sementara itu, beberapa lokasi yang sebelumnya macet parah akibat antrean, seperti kawasan Simpang Bandara, kini mulai menunjukkan kondisi lalu lintas yang lebih lancar.

Selain operasional 24 jam, pemerintah dan Pertamina juga menyusun mekanisme pelayanan khusus pada malam hari. Jadwalnya dari pukul 21.00 WIB hingga 05.00 WIB. SPBU yang punya petugas pengatur antrean atau marshalling akan diprioritaskan untuk tetap melayani masyarakat. Tentu dengan dukungan pasokan Biosolar yang cukup.

Langkah ini juga punya tujuan lain. Membatasi ruang gerak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk aktivitas lansir. Hasil pemantauan menunjukkan tren penyalahgunaan mulai menurun.

Herman Deru berharap sinergi antara pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan masyarakat terus diperkuat. Dengan begitu, distribusi Biosolar bisa lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak lagi menimbulkan antrean panjang atau kemacetan.

Data menunjukkan ada 164 SPBU di Sumatera Selatan. Dari jumlah itu, 48 SPBU berada di Kota Palembang. Kondisi operasional masing-masing SPBU berbeda. Ada yang tidak menyalurkan Biosolar sama sekali. Ada yang sudah beroperasi 24 jam. Ada juga yang masih menerapkan pengaturan jam pelayanan untuk BBM bersubsidi. Pemerintah memastikan evaluasi akan terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Antrean panjang kendaraan di SPBU bukan hanya soal pasokan. Ini soal sistem. Mulai dari kecepatan pengisian, jam operasional, hingga panjang selang nozzle. Semua saling terkait. Pemerintah mencoba membenahi semuanya sekaligus, meski hasilnya belum sempurna. Beberapa titik sudah mulai lancar, tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Evaluasi terus berjalan.