Gubernur Jawa Barat Tegaskan PCMB Deteksi Dini Masalah SPMB 2026

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi berbagai keluhan yang muncul seputar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Ia menegaskan bahwa tahap Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) bukan sekadar pengumpulan data, melainkan alat deteksi dini masalah yang bisa muncul di lapangan.

Perbincangan ini terjadi setelah Dedi mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat di Jalan Radjiman, Bandung, pada 09 Juni 2026. Di sana, ia bertemu dengan sejumlah orang tua yang datang mengutarakan ketidakpuasan mereka tentang verifikasi, gangguan sistem, dan kebingungan memahami mekanisme pendaftaran.

Menurut Dedi, PCMB dirancang sejak awal untuk memetakan kondisi semua calon murid sebelum tahap utama SPMB dimulai. Ia menjelaskan, “Pemetaan Calon Murid Baru itu tujuannya untuk memetakan seluruh siswa di seluruh sekolah provinsi Jawa Barat, terutama di sekolah-sekolah negeri,” menegaskan bahwa proses ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum pendaftaran resmi.

SPMB resmi akan berlangsung pada 15 Juni 2026. Karena itu, PCMB dilaksanakan lebih awal agar setiap kendala dapat diketahui dan diselesaikan sebelum masuk ke fase penerimaan. Dedi menambahkan, “Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni 2026. Sehingga pemetaan itu nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat, kemudian memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemdikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa.”

Ia menekankan bahwa temuan kekurangan selama PCMB akan menjadi bahan evaluasi untuk memperlancar proses di tahap berikutnya. “Nah yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi, sehingga di SPMB tanggal 15 Juni nanti tenang, tinggal duduk di kelasnya masing-masing,” ujarnya.

“Jadi bagi saya, kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kami bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan kami bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah baru,” tegasnya.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidakjelasan istilah PCMB. Banyak orang tua menganggapnya hanya sebagai pendataan biasa, bukan bagian penting dari proses penerimaan. Dedi menjawab, “Sebenarnya pemetaan itu bukan pendaftaran. Tetapi ketika orang sudah terpetakan dengan baik, kemudian dalam sisi kualifikasi sudah memenuhi syarat, ya sudah jalan.”

Ia mencontohkan data yang sudah masuk ke sistem: dari sekitar 340 ribu calon murid, sebagian besar sudah terpetakan. Sisanya, sekitar 1.000 orang, masih mengalami kendala administratif atau teknis. “Misalnya yang dari 340.000 calon murid baru ini sudah terpetakan sekian, yang belum terpetakan itu misalnya 1.000 orang. Nah 1.000 orang ini problemnya apa? Ketika di sekolah ini dia masih memenuhi syarat, ya kembali ke sekolah ini,” jelasnya.

Ia menambahkan contoh konkret: “Ketika di sekolah ini ternyata kayak tadi yang dari Tsanawiyah tidak memenuhi syarat, ya dia harus ke sekolah ini. Gitu lho Pak. Dan itu juga bisa dibikin manual kok, gampang.”

Menanggapi kritik, Dedi mengajak masyarakat untuk tidak panik. Ia menegaskan, “Ya untuk semuanya, tidak usah panik ya. Kan dengan pemetaan ini kami bisa memahami kesulitan.”

Ia menekankan pentingnya waktu yang masih tersedia. “Kan lebih baik kami menghadapi kesulitan sekarang nih, taruhlah 300 orang mengalami kesulitan dari 340.000-an orang. Kita masih punya waktu. Pendaftarannya juga nanti jam 12, yang PCMB, SPMB-nya nanti tanggal 15. Masih punya waktu yang cukup untuk membenahi, dibanding kami bikin SPMB kemudian ketika ditutup sudah tidak punya kesempatan lagi dilakukan perbaikan karena sistemnya sudah close.”

Ketika ditanya apakah masih ada harapan bagi peserta yang mengalami kendala, Dedi menegaskan, “Kami perbaiki.” Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan sebelum fase penerimaan resmi dimulai.

Dengan demikian, PCMB berfungsi sebagai detektor masalah, memberi waktu bagi pihak berwenang untuk memperbaiki sistem sebelum SPMB resmi dimulai. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian bagi orang tua dan siswa, serta meminimalkan risiko ketidakpastian dalam proses penerimaan.