Jawa Barat Hitung Anggaran Bantu Murid 78 Ribu di SMA Negeri

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menghitung kebutuhan anggaran untuk membantu calon murid yang tidak dapat diterima di SMA dan SMK negeri pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Program bantuan pendidikan ini dirancang agar anak tidak putus sekolah karena keterbatasan tempat di sekolah negeri.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sekitar 78 ribu calon murid diperkirakan tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri. Mereka berpotensi dialihkan ke sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan simulasi dan perhitungan rinci terkait kebutuhan anggaran.

“Ini sedang kami hitung, sedang kami simulasikan. Yang jelas Pak Gubernur sudah memberikan sinyal di kisaran 78 ribu (murid). Nanti persisnya berapa (anggaran yang diperlukan), tentu harus kita hitung dengan cermat,” kata Herman saat diwawancarai pada 17 Juni 2026. Menurutnya, langkah tersebut diambil agar tidak ada anak yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena tidak diterima di sekolah negeri dan tidak mampu masuk sekolah swasta.

“Yang jelas pertimbangannya kami mengantisipasi risiko anak putus sekolah. Ya bagi yang mampu kan ada swasta, tapi bagi yang tidak mampu pada saat tidak masuk ke negeri kan ada kemungkinan putus sekolah dan itu tidak boleh,” ujarnya. “Ya sehingga ya kami harus mencarikan solusi terbaik,” lanjut Herman.

Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, Pemprov Jawa Barat menyiapkan beberapa skema. Selain menggandeng sekolah swasta, pemerintah juga mempertimbangkan optimalisasi SMA Terbuka serta sekolah penyangga di sejumlah daerah. “Salah satunya kerja sama dengan swasta, dibiayai ya. Kemudian tadi ada sekolah terbuka, SMA terbuka dan ada juga kemungkinan di optimalisasi apa sekolah penyangga,” kata Herman.

Program bantuan pendidikan sebelumnya diumumkan melalui Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa serta bantuan biaya pendidikan bulanan Rp100 ribu per bulan, atau sekitar Rp1,2 juta per tahun. Herman menjelaskan bahwa pembiayaan program tersebut akan disiapkan melalui APBD Perubahan 2026 dan APBD Murni tahun berikutnya, mengingat tahun ajaran 2026/2027 berlangsung dalam dua tahun anggaran yang berbeda.

“Ya nanti kita akan dorong di perubahan dan di murni. Kan tahun ajaran 2026/2027 sebagian di 2026 ya, kita antisipasi di perubahan dan sebagian di murni, kita antisipasi di murni,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa negara melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan. “Yang jelas negara melalui Pemda Provinsi Jawa Barat harus bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Herman.

Meski demikian, Herman belum bisa memastikan apakah siswa yang masuk sekolah swasta mitra pemerintah nantinya benar-benar akan bersekolah secara gratis atau hanya mendapatkan subsidi sebagian biaya pendidikan. Menurutnya, rincian teknis program masih disusun oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Nanti kita lihat teknisnya. Tentu ini domainnya Dinas Pendidikan. Ini sedang kita simulasikan sesuai arahan Pak Gubernur,” katanya. Ia mengungkapkan, simulasi yang sedang dilakukan saat ini mengacu pada kebutuhan biaya pendidikan yang meliputi SPP dan uang bangunan di sekolah swasta. “Yang jelas apa untuk SPP dan kebutuhan uang bangunan apa itu, nomenklaturnya harus dicek ke Dinas Pendidikan. SPP dan uang bangunan itu kisarannya Rp2,700,000 per siswa. Proyeksi ya, ini kan sedang disimulasikan. Per tahun ajaran,” pungkasnya.

Program ini diharapkan dapat menutup celah antara kapasitas sekolah negeri dan kebutuhan siswa. Dengan melibatkan sekolah swasta, pemerintah berusaha menambah tempat belajar bagi murid yang tidak terakomodasi di sekolah negeri. Selain itu, optimalisasi SMA Terbuka dan sekolah penyangga menjadi alternatif tambahan untuk menampung siswa.

Penggunaan APBD Perubahan dan APBD Murni menunjukkan upaya pemerintah untuk menyelaraskan anggaran program dengan dua tahun anggaran yang berbeda. Hal ini juga menandakan bahwa program ini akan berjalan terus menerus, bukan hanya satu kali implementasi. Pemerintah menekankan bahwa tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi prioritas utama, sehingga setiap anak masih memiliki kesempatan belajar.

Program ini masih dalam tahap simulasi, namun sudah ada indikasi bahwa biaya pendidikan bulanan di sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah akan meliputi SPP dan uang bangunan. Angka perkiraan Rp2,700,000 per siswa per tahun menunjukkan besarnya biaya yang harus dipersiapkan. Pemerintah berharap dengan dana ini, murid tidak akan terpaksa putus sekolah karena tidak ada tempat di sekolah negeri.

Dengan langkah ini, Pemprov Jawa Barat berharap dapat mengurangi risiko putus sekolah di kalangan anak-anak kurang mampu. Program bantuan pendidikan ini, meski masih dalam proses perhitungan, diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi siswa yang tidak dapat ditempatkan di sekolah negeri. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyesuaikan anggaran dan mekanisme agar semua murid tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan.