KemdikTI: Tutup Prodi Opsi Terakhir, Diskusi Terus

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pernah mengumumkan rencana menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri strategis nasional. Pada Senin, 27 April 2026, pejabat kementerian menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan langkah utama, melainkan opsi terakhir.

“Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Penutupan hanya menjadi opsi terakhir,” kata Plt Sekretaris Jenderal Badri Munir Sukoco dalam keterangannya.

Di acara Kick Off Program Bestari Saintek dan Peluncuran Program Semesta Skema Pendanaan APBN Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Kemdiktisaintek Gedung D, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 April 2026, Brian Yuliarto menjelaskan bahwa penataan prodi bertujuan memastikan substansi prodi tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan zaman. Ia menekankan bahwa kemajuan iptek menghasilkan industri baru, dan prodi harus menyesuaikan diri melalui perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

Ia menambahkan, “Industri maupun perkembangan teknologi itu kemudian menjadi referensi bagi setiap program studi yang ada di Indonesia untuk melakukan terus‑menerus perbaikan. Ini yang disebut sebagai continuous improvement.” Dalam sambutannya, Yuliarto menekankan bahwa peninjauan kembali prodi dilakukan setiap 4 tahun, bahkan setiap 2 tahun, tergantung kebutuhan.

Reaksi terhadap wacana tutup prodi muncul dari sastrawan sekaligus sosiolog Okky Madasari, alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menilai kebijakan tersebut berisiko mengancam kemampuan berpikir kritis serta fondasi sosial‑budaya generasi mendatang. Okky menegaskan bahwa program studi sastra, sejarah, dan antropologi justru memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya dalam bidang bahasa dan budaya.

Menurut Okky, sastra dan bahasa berperan penting dalam diplomasi, yang menentukan posisi Indonesia di mata dunia. Ia juga menyoroti bahwa posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dunia memperbesar potensi produk budaya Indonesia. Tantangan utama, bagi Okky, adalah bagaimana produk budaya tersebut diperkenalkan secara lebih luas di mata dunia.

Untuk memperkuat argumennya, Okky mengambil contoh keberhasilan Korea Selatan melalui budaya K‑Pop. Ia menekankan bahwa distribusi dan promosi budaya Korea lewat K‑Pop sangat membantu perekonomian negara. K‑Pop pun menjadi topik penelitian di dalam maupun luar Korea, dan prodi‑prodi terkait K‑Pop tumbuh, termasuk seni pertunjukan, musik terapan, penyiaran, bisnis, hiburan, koreografi, dan tari. Okky mengutip laman Korea National University of Arts, menegaskan bahwa Korea memiliki posisi tawar yang kuat sehingga banyak kajian dan program studi yang mempelajarinya, bahkan di UGM.

Okky juga menyoroti potensi Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Ia menilai bahwa lagu Jawa hingga lagu Timur Indonesia kini sedang naik daun, dan produk budaya Indonesia perlu diperkenalkan lebih luas. “Pentingnya produk budaya Indonesia diperkenalkan lebih luas,” ujarnya.

Kesimpulannya, meski Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penutupan prodi adalah opsi terakhir, ada perdebatan mengenai relevansi program studi sastra, sejarah, dan antropologi dengan industri. Contoh K‑Pop menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi motor ekonomi, dan Indonesia memiliki potensi serupa. Kemdiktisaintek menekankan pentingnya peninjauan berkelanjutan, sementara para akademisi menyoroti nilai budaya sebagai aset strategis bagi negara.