Kontroversi Tutup Prodi Pendidikan Kemdiktisaintek

Di Jakarta, rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menutup beberapa program studi menimbulkan kontroversi. Salah satu suara yang menyoroti masalah ini adalah Achmad Hidayatullah, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura).

Menurut Achmad, penutupan prodi akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa keputusan ini harus dipertimbangkan secara mendalam agar tidak menimbulkan kebijakan yang keliru. “Karena bagaimanapun, ini adalah persoalan mendasar pendidikan di Indonesia,” ujarnya.

Achmad mengutip pernyataan Prof Badri Munir Sukoco, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, yang menyebut adanya oversupply lulusan, khususnya di prodi pendidikan. “Penyederhanaan persoalan menjadi sekadar oversupply lulusan itu problematis. Seolah-olah akar masalahnya ada pada jumlah lulusan, padahal realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” kata Prof Badri, dikutip dari laman resmi Umsura pada Senin, 27 April 2026.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih fokus pada ketimpangan distribusi. “Jangan kembing hitamkan lulusan prodi pendidikan yang jumlahnya paling banyak. Yang terjadi bukan kelebihan guru, melainkan distribusinya yang tidak merata. Namun, prodi pendidikan justru berisiko dijadikan kambing hitam,” tegasnya.

Fakta menunjukkan Indonesia masih kekurangan guru, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Di wilayah tersebut, guru masih mengandalkan bantuan dari TNI dan Polri untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar.

Lebih jauh, Achmad menyoroti peran universitas yang tidak hanya sebagai pabrik tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, dan penggerak peradaban. “Ini berbahaya karena mereduksi peran universitas hanya sebagai 'pabrik tenaga kerja'. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, sekaligus penggerak peradaban,” jelasnya.

Jika pemerintah menerapkan kebijakan menutup prodi, banyak ilmu yang tidak akan terikat langsung dengan industri terpinggirkan. Achmad khawatir akan munculnya kapitalisasi pendidikan. Ia menegaskan kembali: “Menutup prodi pendidikan bukan solusi, melainkan bentuk pengalihan masalah. Jika negara belum mampu menjamin kesejahteraan dan profesionalitas guru, serta belum optimal menciptakan lapangan kerja, maka yang harus dibenahi adalah sistemnya, bukan justru mengurangi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk masa depan pendidikan.”

Kesimpulannya, penutupan program studi pendidikan dipandang sebagai langkah yang tidak tepat. Fokus seharusnya pada distribusi tenaga pengajar, peningkatan kualitas guru, dan pemanfaatan universitas sebagai pusat pengetahuan, bukan sekadar sumber tenaga kerja.