Luthfi Dukung KPK Tangkap Bupati Sukoharjo

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, angkat bicara soal penangkapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan hanya Etik, beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu.

Luthfi mengaku prihatin. Tapi di saat yang sama, ia mendukung penuh langkah KPK. "Saya sangat prihatin dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK," ujarnya usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

Ia menekankan prinsip equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Tidak peduli siapa pelakunya. "Equality before the law, semua sama di muka hukum. Tidak peduli itu yang melakukan objeknya siapa yang melakukan," ungkap Luthfi.

Luthfi berharap para pejabat bisa menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik. "Jadi saya dukung sekali kegiatan ini dan saya hanya mengharapkan tolong semua pejabat di level apapun untuk betul-betul menerapkan adanya clear dan good government," sambungnya.

Menurutnya, pemerintahan yang baik dan bersih harus dimulai dari pemimpin. Pemimpin harus jadi contoh. Ia sudah berkali-kali menyampaikan hal ini. "Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh suri tauladan untuk clear dan good government dalam setiap kegiatan," ujar Luthfi.

Ia menambahkan, semua hal terkait jabatan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban dinas harus transparan dan akuntabel. "Baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas itu harus transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Luthfi menegaskan, pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tidak akan terganggu dengan adanya OTT KPK. Ia akan memerintahkan dinas terkait untuk memastikan semuanya berjalan normal. "Dengan adanya OTT di wilayah Sukoharjo kemarin, saya nanti akan perintahkan dinas kita, kita pastikan pelayanan publik di wilayah Sukoharjo harus tetap berjalan. Dinas-dinas enggak boleh terganggu, pelayanan pemerintahan tidak boleh terganggu," tegas Luthfi.

Soal penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Luthfi masih menunggu kekuatan hukum tetap. "Siapapun pimpinannya yang terkena masalah ya kita akan backup untuk perjalanan pemerintahan Sukoharjo harus tetap berjalan. Nanti akan kita tunjuk Plt kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK memeriksa lima orang, termasuk Etik Suryani, di Polresta Surakarta. Mereka terjaring OTT terkait kasus pemerasan. Setelah diperiksa, mereka langsung dibawa ke Jakarta. "Para pihak kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta, dan pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 10 Juli 2026.

OTT ini terkait pemerasan perangkat daerah di Sukoharjo oleh Etik. Total ada lima orang yang diamankan KPK. "Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," sebut Budi.

Kasus ini menunjukkan bahwa KPK masih aktif menindak dugaan korupsi di tingkat daerah. Operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah dan ASN menjadi pengingat bahwa praktik pemerasan masih terjadi di lingkungan pemerintahan. Gubernur Luthfi, meski prihatin, memilih untuk mendukung proses hukum dan memastikan pemerintahan di Sukoharjo tetap berjalan.