Menteri HAM Buka Kelas Jurnalis 2026, Tegaskan Peran Pers

Pada hari Rabu, 20 Mei 2026, Menteri HAM Natalius Pigai membuka Kelas Jurnalis HAM 2026 di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Ia menyatakan acara ini digagas sebagai upaya pembangunan peradaban di Indonesia.

“Selama ini kan ada kesan pers itu dianaktirikan oleh pemerintah, oleh negara. Sebenarnya dengan agenda hari ini, itu menunjukkan bahwa pemerintah bersama pers punya kontribusi nyata dalam membangun peradaban yaitu partisipasi publik sebagai human right defenders dan juga sebagai pilar demokrasi,” kata Pigai.

Dalam pernyataannya, Pigai menegaskan bahwa Indeks HAM Indonesia pada 2024 sudah mencapai 63,2 poin. Dimensi sipil dan politik berada di 58,28 poin, sementara dimensi ekonomi, sosial, dan budaya berada di 68,97 poin.

“Boleh berupa kritikan, boleh berupa dukungan, boleh berupa tuntutan, boleh juga mengucapkan rintihan ratapan penderitaan rakyat. Itulah yang disebut media yang baik, media yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah dan mengakselerasi kebijakan pemerintah langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.

“Artinya kami ingin memberi perhatian khusus supaya jangan sampai, suatu saat ada tuduhan pers busting because of the government. Itu saya tidak mau. Untuk itulah kita mau menyatakan bahwa pers tidak boleh mati. Pers harus jadi besar, tanpa pers dunia ini gelap,” tambahnya.

“Menutup pernyataannya, Pigai menyatakan bahwa pers di masa saat ini seperti lilin kecil yang menerangi lorong kegelapan. Sebagai mantan aktivis HAM, Pigai menyadari peran pers begitu besar dalam dinamika demokrasi di Indonesia.”

“Tanpa Pers tidak mungkin lorong kegelapan itu jadi di terang. Pers itu menerangi dunia, menerangi negara, menerangi bangsa. Pers lah yang membuka pintu untuk menguasai alam semesta. Dengan pers kita bisa mengetahui tentang bagaimana mereka dan mengkreasi sesuatu,” pungkasnya.

Acara ini menegaskan kembali pentingnya pers sebagai penjaga demokrasi dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia, menyoroti peran media dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat dan memantau kebijakan pemerintah.