MPLS di Probolinggo Berjalan Lancar, Tanpa Perpeloncoan

Kota Probolinggo – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat memastikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan tanpa hambatan. Kegiatan ini berlangsung serentak di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP, sejak 13 Juli hingga 17 Juli 2026.

Setiorini Sayekti, Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan tim khusus untuk memantau langsung jalannya MPLS di berbagai sekolah. "Alhamdulillah, MPLS tahun ini dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai 17 Juli 2026 secara serentak, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP. Berdasarkan hasil pemantauan tim dari Dinas Pendidikan yang turun langsung ke sekolah-sekolah, seluruh pelaksanaan berjalan dengan lancar," kata Setiorini pada Selasa, 14 Juli 2026.

Sebelum MPLS dimulai, Disdikbud telah memberikan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah. Tahun ini, MPLS mengusung tema 'Hari Baru, Sekolah Aman dan Nyaman untuk Kota Probolinggo Bersolek.' Setiorini menekankan agar semua sekolah menjalankan MPLS secara edukatif. Tidak boleh ada praktik yang merugikan peserta didik. "Kami sudah memberikan pesan kepada seluruh kepala sekolah agar dalam MPLS tidak ada perpeloncoan, tidak ada pelibatan senior atau kakak kelas, karena hal itu berpotensi menimbulkan gesekan. Kami juga melarang penggunaan atribut tertentu yang terafiliasi dengan organisasi maupun partai politik," tegasnya.

Selain MPLS, Setiorini juga membahas perkembangan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Probolinggo. Saat ini, proses penerimaan peserta didik sudah memasuki tahap daftar ulang. Sebagian besar siswa telah menyelesaikan proses tersebut. Namun, Disdikbud masih mendata siswa yang memutuskan mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima. "Kami masih mendata siswa-siswa yang mengundurkan diri. Kami harus memiliki bukti yang otentik, misalnya karena memilih masuk pondok pesantren, pindah ke daerah lain, atau alasan lainnya. Yang terpenting, kami memastikan anak tersebut tetap melanjutkan pendidikan," jelasnya.

Setiap siswa yang mengundurkan diri diminta menyerahkan surat pernyataan bermaterai sebagai bukti administrasi. Data ini akan menjadi dasar untuk mengetahui sekolah mana yang masih kekurangan peserta didik. Kekurangan itu akan disesuaikan dengan pagu yang ditetapkan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan jumlah rombongan belajar (rombel).

Setiorini menyebutkan daya tampung jenjang SD sekitar 2.700 siswa, sedangkan jenjang SMP sekitar 2.100 siswa. Hingga saat ini, mayoritas kuota tersebut telah terisi dan siswa telah melakukan daftar ulang. Jika nantinya ada kursi kosong akibat siswa mengundurkan diri, Disdikbud akan mengumumkan informasi tersebut secara terbuka kepada masyarakat. "Setelah seluruh proses pengunduran diri selesai dan dibuatkan berita acara, kami akan menginformasikan kepada masyarakat apabila masih ada kuota yang belum terisi. Mekanisme pemenuhannya tetap melalui sistem yang berlaku, karena untuk SMP kami tidak mengenal sistem penerimaan secara offline," pungkas Setiorini.

Secara keseluruhan, pelaksanaan MPLS di Kota Probolinggo tahun ini berfokus pada keamanan dan kenyamanan siswa. Larangan perpeloncoan dan keterlibatan kakak kelas menjadi perhatian utama. Sementara itu, proses penerimaan siswa baru masih berjalan dengan pendataan pengunduran diri yang ketat untuk memastikan setiap anak tetap bersekolah.