Pabrik QJMotor Cikarang Fokus TKDN, SNI, dan Lapangan Kerja

QJMotor, produsen roda dua asal China, telah menurunkan pabriknya di Cikarang, Jawa Barat. Pabrik ini diminta fokus pada penerapan TKDN dan SNI, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Setelah resmi dibuka di awal tahun ini, pabrik QJMotor di Cikarang langsung dikunjungi Komisi VII DPR Republik Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari peninjauan kesiapan investasi dan arah pengembangan otomotif nasional.

Ketua Komisi VII, Bapak Saleh Pertaunan Dulay, menekankan pentingnya TKDN sebagai fondasi utama dalam membangun industri otomotif nasional yang mandiri dan berkelanjutan. “Kami mendorong agar setiap investasi di sektor manufaktur tidak hanya berorientasi pada pasar, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri melalui implementasi TKDN yang terukur dan bertahap,” ujar Bapak Saleh Pertaunan Dulay, dikutip dari rilis resmi, 08 April 2024.

QJMotor Manufacturing Indonesia mengklaim bahwa strategi peningkatan TKDN sudah menjadi bagian dari roadmap perusahaan. Rencana tersebut akan diimplementasikan secara bertahap seiring penguatan kapasitas produksi dan pengembangan rantai pasok lokal.

Selain itu, perusahaan berkomitmen melakukan investasi jangka panjang yang diperkuat melalui penyerapan tenaga kerja lokal. QJMotor bahkan mengembangkan kompetensi SDM di sektor otomotif melalui strategi transfer knowledge dari kantor pusatnya di China.

Wakil Ketua Komisi VII, Evita Nursanty, menyoroti pentingnya penerapan SNI dalam seluruh proses manufaktur guna memastikan kualitas produk dan perlindungan konsumen. “Standar seperti SNI bukan hanya regulasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjaga kualitas industri nasional agar mampu meningkatkan kualitas industri dalam negeri,” katanya.

Pabrik QJMotor di Cikarang memiliki kapasitas produksi 150 ribu unit per tahun. Pada tahap awal, pabrik akan fokus memproduksi motor dengan kubikasi 250 cc.

Dengan langkah-langkah tersebut, QJMotor berusaha menyesuaikan produksi dengan kebijakan nasional, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri.