Anggaran Miliaran RSUD Palabuhanratu Disorot, Stok Obat Kosong

Kondisi pelayanan dan pengelolaan keuangan di RSUD Palabuhanratu, Sukabumi, tengah menjadi sorotan tajam dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sukabumi Raya. Beberapa temuan dianggap memprihatinkan, mulai dari kondisi fisik bangunan yang kurang layak hingga stok obat yang kosong di tengah anggaran miliaran rupiah.

Rahmadi L Making, Koordinator Wilayah BEM Nusantara Jawa Barat Priangan Barat, menyampaikan kritiknya. Ia mempertanyakan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, RSUD Palabuhanratu menjadi rumah sakit rujukan utama untuk wilayah selatan Sukabumi. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 84,4 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan RSUD Sekarwangi yang berstatus Tipe B dengan BOR 73,7 persen.

Salah satu yang disorot adalah anggaran jasa tenaga kebersihan yang mencapai Rp 2,277 miliar. BEM menilai angka ini ironis. Sebagai perbandingan, RSUD Sekarwangi yang lebih besar hanya menganggarkan Rp 1,8 miliar untuk pos yang sama.

"Namun dalam observasi lapangan, beberapa bagian dinding rumah sakit terlihat mengalami pengelupasan, lembap, dan diduga berjamur. Tata kelola kebersihannya masih buruk. Kami juga menerima laporan makanan pasien yang diduga tidak memenuhi standar, termasuk temuan sayur sup yang terdapat ulat," kata Rahmadi dalam keterangannya, Jumat, 10 Juli 2026.

Bidang farmasi juga tidak luput dari kritik. Berdasarkan data SiRUP 2026, terdapat anggaran Rp 9,6 miliar untuk belanja obat dan pembayaran utang. Namun di lapangan, BEM menemukan masih banyak pasien yang terpaksa membeli sebagian obat di luar rumah sakit. Penyebabnya, stok di instalasi farmasi RSUD Palabuhanratu kosong.

"Manajemen perlu menjelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui penyebab kekosongan obat di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan," tegas Rahmadi.

Menanggapi kritikan tersebut, pihak RSUD Palabuhanratu buka suara. Direktur RSUD Palabuhanratu dr. Ruli Suyono Saputra melalui Humas Billy Agustian memberikan penjelasan tertulis.

Soal anggaran kebersihan Rp 2,2 miliar, Ruli menyebut dana itu mencakup ruang lingkup luas kontrak pihak ketiga. "Anggaran dialokasikan bukan hanya untuk pembersihan ruangan, tetapi mencakup penyediaan seluruh tenaga kebersihan, peralatan kerja, bahan pembersih, pengelolaan area, dan kewajiban kontrak lainnya. Namun, jika ada kondisi yang dinilai kurang optimal, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut kami," jelas Ruli.

Mengenai anggaran obat Rp 9,6 miliar, manajemen meluruskan bahwa dana tersebut adalah anggaran operasional gabungan. Dana itu dialokasikan untuk membayar utang tahun 2024 dan 2025, sekaligus untuk belanja obat tahun 2026 sesuai DPA dan RBA. Dengan kata lain, tidak semuanya murni untuk pengadaan obat baru.

Adapun kekosongan beberapa jenis obat disebut terjadi karena banyak faktor. "Antara lain ada beberapa distributor yang masih nge-lock, keterlambatan pengiriman, terbatasnya stok penyedia, hingga lonjakan kebutuhan pelayanan," urainya.

Sebagai solusi, pasien yang obatnya kosong akan diarahkan ke apotek rekanan atau apotek luar. Tujuannya agar pengobatan tidak tertunda. Pihak rumah sakit berjanji akan terus memperbaiki sistem perencanaan dan pengadaan.

Di akhir penjelasannya, Ruli mengungkapkan beban berat yang saat ini tengah dipikul rumah sakit. RSUD Palabuhanratu harus menanggung piutang pasien miskin yang nilainya nyaris menyentuh Rp 5 miliar. "Adanya piutang RS ke pasien Gakinda (Keluarga Miskin Daerah) tidak punya BPJS yang nilainya mencapai hampir 5 M, karena RS tidak boleh menolak pasien," pungkasnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa RSUD Palabuhanratu menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, tuntutan pelayanan tinggi karena menjadi rujukan utama. Di sisi lain, beban keuangan cukup berat, termasuk piutang pasien miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Anggaran besar yang digelontorkan belum sepenuhnya menjawab masalah di lapangan, seperti kebersihan dan ketersediaan obat.