Pemprov Sumsel Bentuk Satgas Berantas Mafia BBM Subsidi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas mengawasi pasokan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diambil setelah ditemukan indikasi kuat adanya sindikat dan praktik mafia BBM yang menyebabkan antrean panjang serta penyelewengan, terutama pada solar bersubsidi.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyatakan bahwa pembentukan satgas ini merupakan hasil dari rapat koordinasi yang melibatkan seluruh bupati dan wali kota, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta Kepolisian Daerah Sumsel. "Pembentukan satgas ini akan saya tandatangani. Jadi disitu akan melibatkan Satpol PP, Dishub, Polantas juga untuk eksternalnya agar terlibat dan agar tak terjadi antrean panjang," ujarnya pada Rabu, 08 Juli 2026.

Satgas ini nantinya akan memantau langsung penyaluran BBM subsidi di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurut Deru, selama ini sudah banyak terjadi pelanggaran dalam proses penyalurannya. Dari hasil rapat pada Selasa, 07 Juli lalu, terungkap bahwa ada sejumlah masalah di SPBU yang menjual solar bersubsidi. Pemerintah berencana melakukan penanganan secara menyeluruh agar BBM subsidi benar-benar sampai ke pihak yang berhak.

"Persoalan antrean ini sebenarnya klasik, pertama karena ada sindikat. Baik itu di internal masing-masing SPBU, ada juga operator yang punya 5 barcode, kemudian tukang unjal (angkut). Tapi, apapun itu, ini persoalan yang harus diatasi secara komprehensif," jelas Deru.

Indikasi adanya sindikat dan mafia ini juga terlihat dari sikap sejumlah SPBU yang enggan menyalurkan solar bersubsidi. "Ada juga SPBU yang tidak mau dikasih BBM bio solar, karena tidak tahan dengan mafia BBM di lapangan," jelasnya. Karena itu, ia meminta kepolisian turut serta menangani masalah ini. "Yang pidana silakan polisi, yang di dalam distribusi silakan BPH Migas," katanya.

Deru menargetkan berbagai upaya ini bisa mengatasi antrean panjang di SPBU dalam waktu dekat. "Kita berharap dalam minggu-minggu ini kelihatan hasilnya. Tidak ada lagi antrean panjang," ujarnya.

Masalah antrean solar bersubsidi sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun, temuan adanya sindikat yang melibatkan operator SPBU hingga oknum pembeli dengan banyak barcode membuat situasi semakin rumit. Dengan melibatkan banyak pihak, dari kepolisian hingga dinas perhubungan, pemerintah berharap pengawasan bisa lebih ketat dan penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.