Penurunan ATS Tasikmalaya: 28 Ribu Anak 1.000 Kembali Sekolah

Di Kabupaten Tasikmalaya, data pendidikan menunjukkan tren penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Pada bulan April 2026, angka ATS turun menjadi 28 ribu orang, menurun dari 29 ribu orang yang tercatat pada Oktober 2025. Meskipun masih tinggi, penurunan ini menandakan sekitar seribu warga berhasil kembali ke jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, ATS tidak hanya mencakup anak yang putus sekolah. Ia menjelaskan, “Data ATS ini ada dua. Pertama anak putus sekolah, kedua warga yang memang belum pernah sekolah sama sekali,” saat diwawancarai pada 27 April 2026.

Kelompok kedua, yaitu warga berusia 25 hingga 65 tahun yang belum pernah bersekolah, menjadi penyumbang terbesar ATS. Jumlahnya mencapai lebih dari 20 ribu orang. Sementara itu, bagi kelompok usia sekolah 7 hingga 19 tahun, jumlah anak yang putus sekolah tercatat sekitar 4.400 orang.

Perubahan ini berdampak langsung pada rata-rata lama sekolah masyarakat, yang saat ini baru mencapai 7,95 tahun, setara dengan kelas 1 SMP. “Ini jadi catatan penting. Meski turun, angkanya masih tinggi. Artinya kerja kita belum selesai,” tegas Wandi.

Untuk menekan angka ATS, pemerintah daerah melalui Disdikbud menyiapkan strategi beragam. Salah satunya memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai jalur pendidikan nonformal, khususnya bagi warga dewasa yang ingin menempuh pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C.

Selain itu, Disdikbud menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna memperbarui data kependudukan. Warga yang telah lulus sekolah didorong segera memperbarui status pendidikan dalam Kartu Keluarga agar data ATS menjadi lebih akurat.

Langkah lain menyasar pondok pesantren. Operator Education Management Information System (EMIS) di pesantren diminta lebih aktif mendata santri agar mereka tidak tercatat sebagai ATS. “Supaya santri yang sedang belajar di pesantren tidak tercatat sebagai ATS. Mereka tetap sekolah, hanya jalurnya berbeda,” jelas Wandi.

Di sisi lain, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi menyebut jumlah anak putus sekolah berada di kisaran 4 ribu orang. Pemerintah pun bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Anak Tidak Sekolah.

“Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk Satgas Penanggulangan Anak Tidak Sekolah atau putus sekolah. Kita sudah adakan rakor lintas sektor bersama Pemkab, Kemenag, dan Forum PKBM,” kata Asep.

Ia menekankan bahwa penanganan masalah ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak harus terlibat untuk mengidentifikasi penyebab serta mencari solusi yang tepat. “Karena semua harus ikut berpartisipasi bagaimana memikirkan anak putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya. Kita cari penyebabnya,” tegasnya.

Asep juga menyoroti kemungkinan masih adanya lembaga pendidikan yang belum mendaftarkan siswanya ke dalam sistem, termasuk lembaga nonformal. Ia menilai akurasi data menjadi kunci utama dalam menekan angka ATS. “Kemungkinan besar ada lembaga pendidikan yang belum mendaftarkan. Mungkin karena kesulitan administrasi atau persoalan lain seperti lembaga pendidikan non formal,” ujarnya.

Ia juga menyinggung banyaknya santri yang belum tercatat dalam sistem pendidikan nasional, meskipun Kementerian Agama telah menyediakan program penyetaraan atau muadalah di pesantren. “Padahal itu di kementerian dipermudah. Sekarang di pontren ada persamaan muadalah, sangat mudah sekali,” katanya.

Untuk itu, pemerintah daerah akan melibatkan forum pesantren dalam proses pendataan agar seluruh peserta didik, termasuk santri, dapat terakomodasi dengan baik. “Saya dengan forum pontren akan memanggil agar turut berpartisipasi untuk mendata kenapa anak tidak masuk ke data pendidikan kita, kalau di Kemenag tidak masuk,” ungkapnya.

Selain anak usia sekolah, Asep menyoroti kelompok usia di atas 25 tahun yang belum pernah bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Menurutnya, kelompok ini juga perlu diberi akses melalui pendidikan kesetaraan. “Yang besar itu kelompok umur di atas 25 tahun. Mungkin zaman dulu tidak sekolah atau tak melanjutkan melalui Paket C. Tapi kita coba tawarkan,” jelasnya.

Angka ATS yang tinggi berdampak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tasikmalaya. Menyadari hal ini, Asep menilai program Sekolah Rakyat (SR) dapat menjadi salah satu solusi, khususnya bagi anak dari keluarga kurang mampu dan rentan secara sosial. “Oh iya apalagi itu. SR menjadi salah satu solusi yang tepat untuk anak yang tidak mampu, anak yang rentan miskin, kemudian persoalan sosial yang tidak menguntungkan. SR jadi pilihan,” tegasnya.

Program ini menyasar berbagai kelompok, mulai dari anak usia wajib sekolah, lulusan SD yang tidak melanjutkan, hingga mereka yang putus sekolah. “Kita ingin pastikan tidak ada anak Tasikmalaya yang tertinggal pendidikannya,” tutup Asep.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah berupaya menurunkan angka ATS secara berkelanjutan. Fokus pada data akurat, kolaborasi lintas sektor, dan penyediaan jalur pendidikan alternatif menjadi kunci dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Tasikmalaya.