Penutupan Rute Feri Picu Macet Parah di Ketapang

Jalur menuju Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi masih macet parah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Dinas Perhubungan ikut angkat bicara. Mereka mempertanyakan keputusan menghentikan rute feri Ketapang-Lembar. Menurut Dishub, kebijakan inilah yang bikin kendaraan mengular panjang.

Kepala Dishub Jawa Timur, Nyono, bilang Dermaga Movable Bridge (MB) 4 sebenarnya kuat menahan beban sampai 50 ton. Artinya, dermaga ini bisa dipakai untuk truk logistik yang bawa muatan di atas 35 ton. Kalau dipakai, antrean kendaraan bisa berkurang. Tapi Nyono mengaku tak punya wewenang buat membuka atau menutup dermaga itu. Semua ada di tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan.

"Kami tidak memiliki kapasitas untuk membuka ataupun menutup operasional dermaga tersebut karena kewenangan Dirjen Perhubungan Darat. Meski demikian, penutupan yang sudah berlangsung 3 tahun ini harusnya bisa dikaji kembali," kata Nyono di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Pelabuhan ASDP Ketapang, Sabtu, 11 Juli 2026.

Nyono mendesak evaluasi segera. Soalnya, kemacetan di kawasan pelabuhan tak kunjung selesai. Sebagai langkah sementara, Dishub Jatim sudah menyiapkan skema manajemen pelayaran. Mereka akan mengoptimalkan Dermaga Probolinggo dan Dermaga Jangkar di Situbondo. Dua dermaga ini melayani penyeberangan ke Lembar. Tujuannya, membagi arus kendaraan logistik supaya tidak semuanya menumpuk di Ketapang.

Nyono juga berharap perusahaan pelayaran ikut membantu. Caranya, dengan menyediakan tarif penyeberangan yang terjangkau. Jangan sampai tarif membengkak dan akhirnya bergantung pada subsidi pemerintah.

"Idealnya, Jangkar tetap beroperasi, Ketapang-Lembar dibuka, dan ada penambahan pelayaran untuk Tanjungwangi-Gilimas. Begitupun untuk Jangkar, pengusaha perkapalan diharapkan kembali beroperasi di rute Jangkar-Lembar," cetus Nyono.

Lalu kenapa rute Ketapang-Lembar dihentikan? Ternyata, tiga tahun lalu Bupati Situbondo mengajukan permohonan. Tujuannya, supaya aktivitas logistik beralih ke Pelabuhan Jangkar. Dengan begitu, ekonomi di Situbondo bisa merata dan masyarakat lebih sejahtera. Tapi hasil di lapangan ternyata berbeda. Malah timbul masalah baru.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP GAPASDAP), Khoiri Soetomo, bilang masalahnya bukan kekurangan kapal. Justru sebaliknya. "Saat ini di Ketapang hanya 28 kapal yang beroperasi setiap harinya," kata Khoiri. Menurutnya, jumlah itu sebenarnya lebih dari cukup.

Khoiri juga menanggapi soal usulan tarif. Ia mengingatkan, penyesuaian tarif harus lihat biaya operasional kapal. Biaya itu tergantung jarak tempuh pelayaran. Semakin jauh, semakin mahal. Selain itu, Khoiri menilai menambah dermaga baru lebih efektif daripada sekadar memperbesar kapasitas pelabuhan lama.

Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ASLI), Slamet Barokah, punya pandangan lain. Ia menilai penghentian rute Ketapang-Lembar bikin sektor logistik kena dampak. Slamet juga menyinggung soal dugaan monopoli. "Pemicunya adalah dihentikannya operasional Ketapang-Lembar serta monopoli pelayaran yang hanya ada satu layanan pelayaran di Tanjungwangi-Lembar," ungkap Slamet.

Akibatnya, pelaku usaha logistik merugi besar. Truk barang bisa tertahan sampai enam hari di pelabuhan. Waktu pengiriman jadi molor. "Dalam satu kali perjalanan, truk kami sekarang membutuhkan waktu hingga 10 hari. Ini karena mereka tertahan berhari-hari akibat macet di pelabuhan," pungkasnya kecewa.

Kemacetan di Pelabuhan Ketapang bukan cuma soal lalu lintas. Ini soal kebijakan yang berbenturan dengan kenyataan di lapangan. Penutupan rute yang awalnya bertujuan memeratakan ekonomi malah menimbulkan antrean panjang dan kerugian logistik. Pemerintah daerah dan pusat perlu duduk bersama. Solusinya bukan sekadar membuka atau menutup dermaga, tapi juga memastikan semua rute berjalan tanpa memonopoli satu jalur saja.