Penyaluran Kredit Program Tembus Rp294,6 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa penyaluran Kredit Program Pemerintah hingga 27 Oktober 2026 sudah mencapai Rp 294,6 triliun. Angka ini dinikmati oleh 4,24 juta debitur. Jumlah tersebut melampaui total penyaluran sepanjang tahun 2025 yang sebesar Rp 275,8 triliun.

"Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat," ujar Airlangga dalam pernyataan resmi, Minggu, 01 November 2026.

Airlangga menekankan peran penting UMKM dalam pertumbuhan ini. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi motor utama perluasan akses pembiayaan. Porsi KUR terhadap total kredit UMKM sekarang mencapai 30,6%. Angka ini naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 14,7%. Sepanjang 2026, KUR sudah menjangkau 4,12 juta debitur. Penyalurannya mencapai Rp 265,9 triliun, atau 90,1% dari target tahun ini.

Program KUR pertama kali hadir pada 2007 sebagai skema penjaminan. Kemudian pada 2015, program ini berubah menjadi skema subsidi bunga. Hasilnya, suku bunga KUR turun drastis dari 12% menjadi 6%. Sejak 2015, total penyaluran kredit program mencapai Rp 2.440 triliun melalui 58,1 juta akad.

Saat ini ada lima skema kredit program yang selaras dengan Asta Cita. Kelimanya adalah KUR, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Skema-skema ini mendukung agenda swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera.

Kualitas penyaluran juga dijaga ketat. Sebanyak 68% pembiayaan mengalir ke sektor produksi. Rasio kredit bermasalah tercatat hanya 2,14%.

Ke depan, pemerintah berencana memperkuat kredit program. Tujuannya agar pembiayaan produktif semakin luas, UMKM lebih cepat naik kelas, serta integrasi data dan digitalisasi semakin kuat. Kredit Program Perumahan ditargetkan mencapai hingga Rp 50 triliun.

Sementara itu, KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp 15 juta dengan bunga flat 8%. Skema ini tidak memerlukan agunan tambahan dan disertai pendampingan.

"Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif," pungkas Airlangga.

Angka penyaluran yang sudah melampaui capaian setahun penuh di bulan Oktober menunjukkan percepatan yang cukup signifikan. Pemerintah tampaknya mengandalkan program kredit ini sebagai salah satu motor utama untuk mendorong aktivitas ekonomi, terutama di sektor UMKM dan perumahan.