Polemik Final LCC Kalimantan Barat: Penilaian Tak Konsisten

Polemik mengenai penilaian di final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat muncul di media sosial. Insiden ini menimbulkan kritik publik setelah dua jawaban peserta yang memiliki substansi sama diberi keputusan berbeda oleh dewan juri.

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menekan bel dan menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden. Jawaban tersebut dinyatakan salah dan peserta mendapat nilai minus. Namun, ketika pertanyaan sama dilempar ke regu lain dengan jawaban serupa, juri memberikan nilai penuh. Peserta menolak keputusan tersebut, merasa jawaban mereka identik.

Video perdebatan tersebut kemudian viral dan menuai beragam respons netizen. Anggota DPD RI Lia Istifhama turut menanggapi polemik tersebut. Senator asal Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia menilai respons publik menunjukkan masyarakat kini semakin kritis sekaligus humanis.

“Netizen kita sekarang lebih kritis dan juga lebih humanis. Ini modal sosial yang sangat baik, seharusnya kita memberikan apresiasi,” ujar Lia, Rabu (13 Mei 2026). Menurutnya, keberanian peserta mempertahankan jawaban yang diyakini benar menjadi bentuk integritas yang patut diapresiasi, terlebih dilakukan di forum besar.

“Jawaban mereka benar dan mereka berani menyampaikan. Itu hal yang jarang. Tapi justru disalahkan di forum besar. Saya salut dan memberikan apresiasi atas keberanian pada siswa-siswa tersebut,” tegasnya. Ia menilai publik saat ini tidak hanya bereaksi terhadap sebuah peristiwa, tetapi juga mulai mempertimbangkan aspek keadilan dan empati. Ia menyebut hal tersebut sebagai modal sosial penting dalam kehidupan demokrasi.

Dalam konteks ini, sikap masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif yang layak diapresiasi, kata Lia.

Polemik semakin ramai setelah pembawa acara, Shindy Lutfiana, menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial. Ia meminta maaf atas pernyataan yang dianggap kurang tepat saat merespons protes peserta dalam perlombaan tersebut.

Di sisi lain, Ning Lia juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam proses penilaian, terutama dalam forum resmi yang membawa nama institusi negara. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar soal benar atau salah secara teknis, tetapi juga menyangkut integritas, keadilan, dan akuntabilitas.

“Jika aspek-aspek tersebut diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar hasil penilaian, melainkan kepercayaan publik,” pungkasnya.

Kontroversi ini menegaskan bahwa penilaian di arena kompetisi publik harus transparan dan konsisten. Keterlibatan publik, baik melalui kritik maupun apresiasi, menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih sadar akan nilai keadilan dan integritas dalam sistem pemerintahan.