Prabowo: Puluhan Tahun Rugi, BUMN Kini Mulai Untung

Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima laporan terbaru mengenai kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam laporan tersebut, ia menyampaikan kabar bahwa sejumlah perusahaan pelat merah yang selama puluhan tahun terus merugi, kini mulai mencatatkan keuntungan.

"Saya dapat laporan bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, rugi, rugi, tahun ini mulai untung, saudara-saudara sekalian. Mulai untung ya," ujar Prabowo dalam pidato yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 10 Juni 2026.

Menurut Prabowo, perubahan ini terjadi setelah adanya pembenahan besar-besaran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Sebelumnya, kata dia, banyak BUMN yang justru menjadi tempat suburnya praktik korupsi. "Saya juga merasa besar hati bangga, berapa hari ini saya dapat laporan-laporan hasil, hasil-hasil yang kita dapatkan. BUMN-BUMN yang merupakan sarang korupsi puluhan tahun, sedikit demi sedikit mulai kita benahi," jelasnya.

Prabowo mengaku terkejut saat pertama kali menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ia baru tahu bahwa jumlah BUMN dan anak perusahaannya mencapai lebih dari seribu. Padahal, perkiraannya sebelumnya hanya sekitar 400 perusahaan. "Begitu saya dilantik jadi presiden baru saya diberitahu BUMN kita 1.077. itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan," ungkap Prabowo.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Danantara telah menutup 240 BUMN yang dinilai merugi. Angka ini diperkirakan akan bertambah menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli mendatang. Dari langkah penutupan tersebut, negara berhasil menghemat dana hampir Rp 70 triliun.

Laporan ini menunjukkan bahwa upaya restrukturisasi dan penertiban di lingkungan BUMN mulai membuahkan hasil. Penutupan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien tidak hanya mengurangi beban keuangan negara, tetapi juga memangkas celah bagi praktik korupsi yang telah berlangsung lama. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah besar untuk memastikan sisa BUMN lainnya bisa dikelola secara transparan dan menguntungkan.