Probolinggo Raih Opini WTP ke-9 2025, Pengelolaan Konsisten

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diberikan kepada Kota Probolinggo atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini menjadi WTP ke-9 secara berturut‑turut sejak 2017, sekaligus yang pertama di bawah kepemimpinan Wali Kota Aminuddin dan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari.

Badang Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menilai kota ini mampu mempertahankan tata kelola keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pemeriksaan berlangsung selama dua bulan di setiap daerah audit, dan hasilnya menjadi dasar pemberian opini, temuan, dan rekomendasi.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada 35 kabupaten/kota se‑Jawa Timur digelar di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo pada 30 Mei 2026. Wali Kota Probolinggo Aminuddin menerima opini WTP secara langsung, didampingi oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani dan Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin.

“Satu tahun pelaksanaan di masa pemerintahan kami (Wali Kota Aminuddin-Wawali Ina) menerima hasil laporan pemeriksaan BPK untuk tahun 2025, alhamdulillah Kota Probolinggo mendapat Opini WTP. Ini membanggakan karena kita semua bisa mempertahankan WTP. Terima kasih untuk masyarakat, legislatif hingga bisa mempertahankan opini ini,” kata Dokter Aminuddin, sapaan wali kota, usai penyerahan LHP BPK.

Aminuddin menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Ia mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Khususnya lagi pelaksana teknis, teman‑teman perangkat daerah sudah melaksanakan kerja keras sehingga kita kembali mendapat WTP. Selanjutnya, harus terus kita pertahankan good governance,” tegasnya.

Menurutnya, temuan hasil pemeriksaan BPK tahun ini relatif lebih sedikit dibandingkan tahun‑tahun sebelumnya. Temuan yang ada, sebagian besar berkaitan dengan persoalan administrasi dan tidak mengarah pada tindak kecurangan maupun korupsi. “Temuan tetap ada tetapi hal yang biasa kelalaian administrasi. Kalau pun ada pengembalian, tidak begitu banyak, tidak bersifat fraud (kecurangan) atau korupsi dan tidak ada yang prinsipil dalam temuan tersebut,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang telah ditentukan. “Kami akan melaksanakan rekomendasi, ada waktu 60 hari untuk bisa menyelesaikan. Semoga bisa selesai lebih cepat dari tenggat waktu,” ungkap Dokter Aminuddin.

Audit BPK Jawa Timur IV melibatkan Kota Probolinggo bersama beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Kota Pasuruan. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Djaisin, menjelaskan proses pemeriksaan dilakukan selama dua bulan di masing‑masing pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar dalam pemberian opini, temuan, dan rekomendasi.

Yuan menegaskan, opini WTP tidak selalu berarti sebuah daerah terbebas sepenuhnya dari potensi penyimpangan atau kecurangan. “Saya sangat setuju, Opini WTP bukan prestasi tapi kewajiban. Mempertahankan emang sulit. Semoga tahun depan bisa (tetap Opini WTP) karena yang kami periksa adalah transaksi berjalan,” tutur Yuan saat menyampaikan sambutannya.

Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan BPK. “Rekomendasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari setelah diserahkan. DPRD dapat mendorong penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan ini,” ucapnya.

Dengan WTP ke-9, Kota Probolinggo menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun temuan masih ada, mayoritas bersifat administratif dan tidak menandakan adanya praktik korupsi. Tindakan cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kelangsungan standar akuntansi pemerintahan di masa depan.