Purbaya: Dana Patriot Bond Tak Diutak-atik Meski Ilegal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan tegas. Dana yang dipakai investor untuk membeli surat utang negara, yaitu Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang diterbitkan BPI Danantara, tidak akan diusut asal-usulnya. Ini berlaku meskipun uang tersebut diperoleh dari kegiatan yang melanggar hukum.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa perlindungan ini merupakan bagian dari perlakuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Aturan itu sudah disahkan beberapa waktu lalu.

"Terjemahan yang betul adalah, uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana, gitu aja. Tapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja. Kalau dia melakukan bisnis yang (tidak legal)... tapi uangnya yang masuk situ, aman," ujar Purbaya.

Artinya, pemerintah hanya melindungi dana yang khusus digunakan untuk membeli obligasi tersebut. Jika investor memiliki usaha lain yang bermasalah, aset di luar pembelian surat utang itu tetap bisa ditindak. Pemerintah juga masih akan melakukan pemeriksaan perpajakan terhadap kekayaan investor lainnya.

Ketika ditanya apakah aturan ini justru berpotensi memfasilitasi praktik pencucian uang, Purbaya memberikan pandangannya. Ia mengatakan kebijakan ini diambil agar dana tersebut tetap mengalir di dalam sistem keuangan nasional.

"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya memang ada loss sedikit. Tapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun," jelas Purbaya.

Inti dari pernyataan menteri adalah pemerintah lebih memilih dana ilegal itu tetap berada di dalam negeri. Meskipun ada sedikit konsekuensi, uang itu bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi. Purbaya menganggap ini sebagai langkah yang lebih baik dibandingkan membiarkan dana tersebut mengalir keluar dari sistem keuangan Indonesia.

Aturan perlindungan ini tertuang dalam Pasal 50A Undang-Undang P2SK. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa surat utang itu diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, yang dikenal dengan nama Danantara.

Pada ayat (3) pasal yang sama, disebutkan bahwa penerbitan surat utang oleh Danantara harus dilakukan dengan strategi yang jelas. Kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko juga harus dijalankan. Semua itu harus memenuhi prinsip profesional, akuntabel, dan didasarkan pada pertimbangan bisnis yang sah.

Selanjutnya, pada ayat berikutnya, pembelian surat utang negara ini dinyatakan sebagai transaksi yang sah dalam sistem keuangan nasional. Ini berarti transaksi tersebut diakui secara resmi oleh negara.

Ayat (5) dari Pasal 50A UU P2SK memberikan jaminan lebih lanjut. Isinya menyatakan bahwa negara memberikan perlakuan khusus bagi para investor surat utang ini. Perlindungan itu mencakup pidana pajak hingga gugatan perdata.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," tulis UU P2SK Pasal 50A ayat (5).

Ayat (6) memberikan perlindungan lebih lanjut. Data dan informasi mengenai pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak bisa dijadikan dasar untuk pengenaan pajak. Informasi itu juga tidak bisa dipakai sebagai bukti hukum di pengadilan.

Kemudian pada ayat (7), ditegaskan bahwa perlakuan khusus ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer. Pasar primer adalah tempat pertama kali surat utang itu dijual kepada investor.

Pada ayat selanjutnya, investor juga diberi kewenangan khusus. Mereka bisa memindahtangankan surat utang tersebut. Bahkan, obligasi itu bisa dijadikan sebagai jaminan untuk keperluan lain.

Investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond juga bisa mengikuti program pengampunan pajak. Aturan ini tercantum dalam ayat (4) Pasal 50A UU P2SK.

"Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis ayat (4) UU P2SK Pasal 50A.

Secara keseluruhan, aturan ini memberikan jaminan hukum yang sangat kuat bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Negara sengaja melindungi mereka dari tuntutan pidana, perpajakan, hingga gugatan perdata. Tujuannya adalah untuk menjaga agar dana yang masuk ke surat utang ini tetap berada di dalam sistem keuangan Indonesia dan bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan negara.