Renovasi Gedung Sate: Gasibu Diintegrasi, Kurangi Kemacetan

Pada 15 April 2026, aktivitas pembongkaran halaman Gedung Sate mulai bergulir. Paving blok yang menutupi area depan bangunan ikonik di Kota Bandung satu per satu diangkat, menandai dimulainya proyek penataan kawasan yang telah lama direncanakan.

Di lokasi, alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pembongkaran. Sementara itu, area depan Gedung Sate kini telah dipagari dengan besi berlapis papan putih di sepanjang sisi Jalan Diponegoro.

Langkah ini menjadi tahap awal dari proyek penataan kawasan Gedung Sate yang akan diintegrasikan dengan Lapangan Gasibu. Dalam konsep yang telah dirancang, halaman depan Gedung Sate akan diubah menjadi ruang terbuka luas dengan desain simetris, sekaligus menjadi titik pusat berbagai kegiatan, termasuk seremoni kenegaraan.

Ke depan, kawasan ini tak lagi terpisah oleh Jalan Diponegoro. Ruas jalan tersebut akan diintegrasikan ke dalam kawasan, lengkap dengan gerbang utama bergaya arsitektur khas serta ruang publik aktif di sisi barat yang dilengkapi jalur pedestrian lebar dan area hijau.

Proyek ini menelan anggaran Rp15,82 miliar, mencakup pekerjaan fisik hingga jasa konsultasi. Penataan ditargetkan rampung pada Agustus 2026 dengan cakupan area lebih dari 14 ribu meter persegi.

Di tengah proses yang mulai berjalan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara soal arah besar penataan kawasan tersebut. Ia menegaskan, konsep integrasi ini bukan sekadar mempercantik kawasan, tetapi juga menyelesaikan persoalan klasik kemacetan di sekitar Gedung Sate.

“Pertanyaannya, kenapa harus dipisahkan?”

“Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate-nya terbangun dengan baik. Saya begini deh, bayangin, bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi,” ujar Dedi.

Menurutnya, selama ini penutupan Jalan Diponegoro saat aksi unjuk rasa menjadi pemicu utama kemacetan parah di Kota Bandung. “Nah, setiap terjadi unjuk rasa itu Jalan Diponegoro ditutup. Akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah,” katanya.

Dengan konsep baru, Dedi memastikan kondisi tersebut tidak akan terulang. “Sehingga nanti ke depan tidak akan pernah itu terjadi, karena Jalan Diponegoro-nya tetap terbuka, tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate,” tegasnya.

Ia menjelaskan, rekayasa lalu lintas akan dibuat melingkar mengitari kawasan, bukan ditutup sepenuhnya. “Bukan (ditutup), jalannya melingkar. Jadi kan itu Gedung Sate ini Jalan Diponegoro. Nanti muter ke depan Pullman, belok kanan. Nanti sebagian Gasibu digunakan untuk jembatan di ujungnya, jadi lebih baik,” ungkapnya.

Dengan skema tersebut, aktivitas publik seperti demonstrasi tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu arus lalu lintas. “Ya boleh, unjuk rasa kan boleh, tapi tidak mengganggu lalu lintas,” ujarnya.

Dedi juga memastikan, elemen penting dan bersejarah di kawasan Gedung Sate tidak akan berubah, termasuk batu prasasti yang menjadi bagian dari identitas kawasan. “Prasasti tidak berubah, tidak ada masalah. Prasasti tidak akan digeserkan, tetap di situ. Pokoknya batu prasasti tetap di situ,” katanya.

Ia menegaskan, inti dari penataan ini adalah memperluas ruang terbuka dan menyatukan kawasan agar lebih representatif sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat. “Yang ada adalah penataan, halamannya jauh lebih bagus, sehingga nanti tinggi halaman Gasibu itu sama dengan tinggi halaman Gedung Sate,” ujarnya.

Dedi pun mengingatkan agar masyarakat tidak salah memahami istilah “plaza” yang kerap digunakan dalam proyek ini. “Jangan nyebut plaza, masyarakat enggak ngerti. Karena selama ini ketika ngomong plaza dianggapnya bangunan. Halamannya nanti terbuka lebih luas, lebih lebar, dan Gasibu tidak menjadi halaman Pullman. Hari ini kan Gasibu kesannya menjadi halaman Pullman, bukan halaman Gedung Sate,” pungkasnya.

Proyek ini tidak hanya menata ulang tampilan visual, tetapi juga bertujuan mengoptimalkan fungsi ruang publik. Dengan menambah area hijau dan jalur pejalan kaki, diharapkan warga dapat menikmati suasana yang lebih nyaman dan aman.

Selain itu, integrasi dengan Lapangan Gasibu diharapkan memperkuat peran Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan sekaligus simbol kebanggaan daerah. Pembangunan ini juga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemacetan di Jalan Diponegoro, yang selama ini sering menjadi titik macet utama saat demonstrasi.

Dengan anggaran Rp15,82 miliar, proyek ini mencakup semua aspek teknis dan konsultasi. Target penyelesaian pada Agustus 2026 menandai langkah penting dalam revitalisasi kawasan bersejarah ini. Penataan yang lebih luas akan menempatkan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu dalam satu ekosistem yang terintegrasi, memudahkan akses dan memperkaya pengalaman publik.

Pembangunan ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga warisan budaya sambil meningkatkan kualitas infrastruktur. Dengan menyeimbangkan kebutuhan sejarah dan modernitas, proyek ini diharapkan menjadi contoh bagi kota lain yang menghadapi tantangan serupa.

Seiring berjalannya proses, publik diharapkan dapat mengikuti perkembangan melalui saluran resmi pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan proyek ini.

Proyek penataan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu menandai upaya serius pemerintah Jawa Barat untuk memperbaiki tata ruang kota, mengurangi kemacetan, dan memperkuat identitas budaya sekaligus menyediakan ruang publik yang lebih baik bagi warga Bandung.