SD Sepi, SMP-SMA Penuh, Pendaftaran Sekolah Rakyat Ponorogo Timpang

Di Kabupaten Ponorogo, program Sekolah Rakyat (SR) menghadapi situasi yang tidak seragam di setiap tingkat pendidikan. Menjelang tahun ajaran baru, pendaftaran untuk jenjang SD masih jauh dari angka yang diharapkan. Sementara itu, untuk jenjang SMP dan SMA, kuota justru sudah penuh—bahkan jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang tersedia.

Hingga awal Juli, dari 30 kursi yang disediakan untuk siswa SD baru, baru 16 anak yang terdaftar. Angka ini masih kurang dari setengah target. Akibatnya, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terus bekerja mencari calon siswa dari keluarga yang memenuhi syarat.

Ketua Tim PKH Ponorogo, Kademin, menyatakan proses penjaringan masih berlangsung. Ia yakin jumlah peserta didik akan bertambah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. "Saat pleno kemarin yang dinyatakan lolos baru 16 siswa untuk jenjang SD. Kami masih melakukan penjangkauan dan optimistis akan ada tambahan peserta," kata Kademin kepada wartawan pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Menurut perkiraannya, sebelum pelaksanaan open house dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 15 Juli mendatang, akan ada sekitar 11 calon siswa tambahan yang bergabung. "Perkiraan kami masih ada sekitar 11 anak lagi yang bisa masuk sebelum kegiatan dimulai," ujarnya.

Keadaan berbeda terjadi di jenjang SMP dan SMA. Minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat di dua tingkat ini sangat tinggi. Masing-masing kuota sebanyak 30 siswa telah terisi penuh. Bahkan, masih ada puluhan calon peserta didik yang sudah lolos verifikasi tetapi tidak bisa diterima karena keterbatasan tempat. Di jenjang SMP, terdapat 21 siswa cadangan. Sementara di jenjang SMA, jumlahnya mencapai 28 siswa.

Meski belum bisa masuk Sekolah Rakyat, para calon siswa itu tetap akan mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah telah menyiapkan skema agar mereka bisa melanjutkan sekolah di tempat lain. "Anak-anak yang belum masuk kuota tidak kami biarkan. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas agar mereka tetap bisa bersekolah, baik di sekolah negeri maupun pondok pesantren," jelas Kademin.

Rencananya, seluruh siswa yang lolos seleksi akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan diberangkatkan ke Sekolah Rakyat Permanen di Madiun. Selama mengikuti pendidikan, mereka akan tinggal di asrama.

Kademin menegaskan proses penjaringan peserta didik belum ditutup. Jika masih ada anak dari keluarga sasaran yang memenuhi persyaratan, mereka tetap punya peluang bergabung—meskipun kegiatan belajar mengajar sudah berjalan. "Kalaupun nanti ada peserta didik yang mendaftar di tengah semester tetap bisa kami masukkan. Karena itu proses penjaringan masih terus kami lakukan," pungkasnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa minat terhadap Sekolah Rakyat di Ponorogo sangat bergantung pada jenjang pendidikan. Untuk SD, sosialisasi dan penjangkauan masih perlu diperkuat. Sementara untuk SMP dan SMA, antusiasme justru melebihi kapasitas yang ada, sehingga pemerintah harus menyiapkan solusi agar tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikannya.