Sensus Ekonomi Aceh Capai 50 Persen, Tertinggi Nasional

Petugas Sensus Ekonomi 2026 sudah mendatangi hampir separuh masyarakat Aceh. Angka ini berada di atas rata-rata nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) meminta warga tidak perlu khawatir saat menerima petugas, meskipun ada berbagai isu yang beredar.

Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menyampaikan hal ini kepada wartawan di Banda Aceh pada Minggu, 12 Juni 2026. "Pencapaian kita sudah di atas rata-rata nasional hampir 50 persen dengan target pelaksanaan sebenarnya dua bulan setengah sampai 31 Agustus 2026," ujarnya.

Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, BPS menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026. Acaranya unik: senam pagi dan nonton bareng pertandingan perempat final Argentina melawan Swiss. Kegiatan ini bekerja sama dengan Pemerintah Aceh dan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh.

Agus menjelaskan, sejauh ini petugas sensus di lapangan tidak menghadapi kendala berarti. BPS menjamin kerahasiaan data yang diberikan masyarakat kepada petugas. "Masyarakat jangan ragu untuk terima petugas kita, berikan data yang benar, sehingga nanti hasilnya bisa menjadi dasar dari pembangunan kita. Dengan data yang benar, maka pemerintah bisa memutuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran," jelasnya.

Sensus Ekonomi digelar setiap sepuluh tahun sekali. Tujuannya menghasilkan data akurat agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran. BPS akan terus melakukan sosialisasi supaya seluruh masyarakat terdata.

"Harapannya dengan sosialisasi ini, dengan penguatan komitmen ini, masyarakat sadar, masyarakat paham dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi sehingga masyarakat bisa memberikan data, ya, tidak ragu memberikan data kepada kami, kepada petugas Sensus Ekonomi 2026," ujar Agus.

Sekda Aceh, M Nasir, menambahkan bahwa Sensus Ekonomi sangat penting. Pemerintah membutuhkan data yang akurat dan benar dalam mengambil setiap kebijakan. Jika data tidak akurat, keputusan yang diambil bisa bermasalah.

"Oleh karena itu, mari kita dukung Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS ini ya, untuk memastikan bahwa seluruh data penduduk Aceh, seluruh data penduduk atau masyarakat Indonesia, itu datanya itu benar dan akurat. Sehingga kita mengetahui sebenarnya berapa sih ya kemiskinan di Aceh, kemiskinan di satu kabupaten, kemiskinan di satu desa, satu kecamatan ya, sampai dengan satu negara kita tahu datanya itu akan menjadi akurat," ujar Nasir.

Dengan data yang akurat, pemerintah juga bisa mengetahui potensi masyarakat. Kebijakan pun bisa diarahkan sesuai kecenderungan data yang dimiliki. Nasir memberi contoh penerapan data pada Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh.

"Kita beri contoh kemarin ya, ketika kita tetapkan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 digugat karena memang datanya belum begitu bagus ya, belum. Hari ini diperbaiki, mudah-mudahan ke depan banyak kebijakan yang bisa kita lakukan dan tepat sasaran, sehingga tidak bermasalah di kemudian hari," jelas Nasir.

Data dari sensus ini menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembangunan. Tanpa data yang benar, kebijakan bisa meleset dan tidak menyentuh sasaran yang dituju. Contoh kasus Pergub Nomor 2 Tahun 2026 menunjukkan betapa krusialnya data yang akurat. Jika data sudah benar, pemerintah bisa menghindari gugatan dan masalah di kemudian hari. Sensus Ekonomi 2026 di Aceh sudah berjalan cukup baik, dan diharapkan seluruh masyarakat berpartisipasi tanpa rasa ragu.