Wabup Gianyar Jawab Fraksi, 12 Kali WTP Berturut-turut

Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, memberikan tanggapan resmi atas pandangan umum dari seluruh fraksi di DPRD Gianyar. Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Gianyar yang ketiga, yang digelar pada Kamis, 09 Juli 2026. Agenda utama rapat tersebut adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Agung Mayun memulai jawabannya dengan menanggapi Fraksi PDI Perjuangan. Ia merespons pertanyaan yang diajukan oleh Ngakan Ketut Putra, yang menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali. Menurut Agung Mayun, Pemerintah Kabupaten Gianyar telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak dua belas kali secara berturut-turut. Prestasi terbaru dari opini WTP ini diraih untuk pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2025.

Selanjutnya, ia menyampaikan jawaban untuk Fraksi Partai Gerindra. Fraksi ini sebelumnya memberikan tanggapan mengenai pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Agung Mayun menjelaskan bahwa Pemkab Gianyar telah memperkuat sistem tata kelola, manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Ia menambahkan bahwa Inspektorat, sebagai aparat pengawas intern pemerintah, terus mengawal dan memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti.

Agung Mayun menilai opini WTP bukan sekadar capaian administratif. Menurutnya, opini ini juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan dan berjanji akan mempertahankan prestasi ini. Caranya adalah dengan melaksanakan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dalam kesempatan yang sama, Agung Mayun juga menyinggung soal infrastruktur umum dan infrastruktur penunjang pariwisata di Gianyar. Ia menyebutkan bahwa perbaikan jalan kabupaten, irigasi subak, jalan usaha tani, hingga perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata sudah mulai dikerjakan. Semua ini, katanya, adalah bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Agung Mayun kemudian menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Ariasa. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Ia memastikan Pemkab Gianyar akan terus memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan. Tujuannya agar setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan hasil yang efektif, efisien, tepat mutu, dan berdampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia kembali menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap percepatan perbaikan infrastruktur. Mulai dari jalan kabupaten, irigasi subak, jalan usaha tani, hingga infrastruktur penunjang pariwisata. Semua ini, menurutnya, adalah bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terakhir, Agung Mayun menjawab pertanyaan dari Fraksi Demokrat Bersatu. Ia menegaskan komitmen Pemkab Gianyar agar belanja daerah lebih difokuskan pada program-program prioritas. Program-program ini harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga tetap memberikan perhatian pada sektor-sektor prioritas lainnya. Sektor-sektor itu meliputi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi. Semua ini, katanya, adalah bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rapat paripurna ini menjadi forum bagi eksekutif untuk merespons secara langsung masukan dari legislatif. Jawaban yang diberikan Wakil Bupati mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan infrastruktur. Pencapaian opini WTP sebanyak dua belas kali berturut-turut menunjukkan konsistensi pengelolaan keuangan daerah Gianyar. Namun, pemerintah daerah juga menyadari bahwa opini tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan yang nyata bagi masyarakat.