Warga Denpasar Keluhkan Banyak WNA Tinggal di Kos-kosan

Anggota DPRD Kota Denpasar menyampaikan berbagai keluhan dan permintaan warga dalam sidang paripurna pada Jumat, 10 Juli 2026. Aspirasi ini dikumpulkan saat masa reses, di mana para wakil rakyat turun langsung menemui konstituen.

Salah satu temuan yang menonjol adalah dugaan banyaknya warga negara asing (WNA) yang tinggal di kos-kosan dalam waktu lama. Mereka terlihat sering lalu-lalang di jalanan dan permukiman warga. Anak Agung Putu Gede Anugerah Mertha dari Fraksi PSI-Nasdem mengungkapkan hal ini saat menyampaikan hasil reses.

"Terindikasi banyak tinggal di wilayah di kos-kosan tanpa melaporkan diri ke kepala lingkungan dan tidak mengantongi legalitas tinggalnya," kata Mertha.

Di wilayah Denpasar Selatan, warga juga meminta bantuan beasiswa dan fasilitas peluang kerja untuk anak-anak muda. Permintaan lain mencakup perbaikan infrastruktur jalan dan trotoar yang sudah rusak, lampu jalan yang padam, serta fasilitas bagi warga yang ingin menjadi pramuwisata. Pengangkutan sampah yang lebih cepat juga menjadi sorotan.

Di Denpasar Barat, Mertha menyebut masyarakat menginginkan perbaikan sarana prasarana jalan dan pemindahan tiang jaringan yang mengganggu aktivitas warga di Jalan Gunung Kalimutu.

Perbaikan infrastruktur di Denpasar Utara juga diperlukan. Ini termasuk penataan kawasan Pura Taman Beji di Desa Ubung, pembersihan sampah liar di berbagai titik, dan perbaikan lampu jalan.

Sekretaris Fraksi Golkar, I Wayan Suwirya, menyampaikan permintaan warga agar area bermain layang-layang tradisional di Pantai Mertasari tetap terjaga. Warga ingin tempat itu bisa terus digunakan.

"Permohonan perbaikan drainase, jalan, lampu penerangan jalan. Perbaikan jembatan penyeberangan, hingga patroli keamanan di Taman Pancing," ujar Suwirya.

Di Denpasar Utara, ia menyebut warga meminta dibuatkan trotoar di sepanjang Jalan Antasura.

I Ketut Budha dari Fraksi PDIP mengungkapkan permintaan warga akan perbaikan sarana prasarana yang memadai, bantuan, dan kelengkapan keamanan seperti CCTV di wilayah Taman Pancing.

"Permohonan pengaspalan di sepanjang jalan Intaran, Jalan Danau Tondano yang rusak sepanjang 3 kilometer. Perbaikan Jalan Pulau Saelus," imbuh Budha.

Dalam rapat paripurna yang sama, Ketua Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Kota Denpasar, I Ketut Suteja Kumara, menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar. Salah satu sorotan utama adalah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 644,7 miliar lebih.

Suteja mengatakan Silpa bisa diminimalkan dengan perencanaan yang lebih realistis, terukur, dan berbasis kinerja perangkat daerah. "Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan lebih efektif agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," kata Suteja yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Denpasar.

Meski begitu, Pansus VII mengapresiasi capaian pendapatan daerah 2025 yang sedikit di atas target. Dari target Rp 3,389 triliun, realisasinya mencapai Rp 3,562 triliun.

Ada 11 poin yang disampaikan dari hasil pembahasan Pansus VII DPRD Kota Denpasar. Salah satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang perlu didorong agar mampu menopang ekonomi daerah.

Pansus VII juga mengingatkan Pemkot Denpasar untuk tetap memberikan perhatian khusus pada program dan kegiatan yang belum tercapai. Optimalisasi pembangunan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan penertiban reklame juga perlu ditingkatkan.

Pada poin terakhir, Pansus mengapresiasi upaya Pemkot Denpasar memperbaiki sarana sekolah untuk kualitas layanan pendidikan yang lebih baik. "Mutu pendidikan ditingkatkan, sehingga memiliki daya saing yang merata dan menjadi pilihan utama masyarakat," pungkas Suteja.

Secara keseluruhan, sidang paripurna ini menunjukkan bahwa kebutuhan warga Denpasar cukup beragam, mulai dari pengawasan terhadap WNA, perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase, hingga peningkatan kualitas pendidikan. Sementara itu, besarnya Silpa menjadi pengingat bahwa perencanaan anggaran perlu lebih matang agar dana publik bisa digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.