Warga Muratara Perbaiki Jalan, Pemerintah Klaim Sudah Bergerak

Sebuah video yang memperlihatkan warga bekerja sama memperbaiki jalan penghubung antara Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan Musi Rawas di Sumatera Selatan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa perbaikan dilakukan secara mandiri karena pemerintah maupun perusahaan belum juga turun tangan menangani kerusakan.

Lokasi jalan yang rusak itu berada di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Muratara. Kondisinya cukup parah. Di beberapa titik, genangan air dan lumpur menggenang, membuat kendaraan sulit melintas. Warga yang memiliki lahan perkebunan di sekitar lokasi inilah yang kemudian turun tangan memperbaikinya.

Seorang warga Desa Pauh dengan inisial AR mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai Pemerintah Desa Pauh dan pihak perusahaan belum menunjukkan usaha maksimal untuk memperbaiki jalan tersebut. "Perusahaan kemarin hanya mengerjakan sampai Sungai Tebengan. Sekarang dilanjutkan masyarakat yang punya kebun di sekitar jalan itu. Kami sangat kecewa kepada pemerintah desa dan perusahaan karena tidak bisa memperbaikinya, padahal lokasinya sudah dekat dengan yang dikerjakan sebelumnya," ujarnya.

Menurut AR, jalan itu sebelumnya sering dilalui kendaraan operasional dua perusahaan. Kedua perusahaan itu, katanya, sempat berjanji akan memperbaiki jalan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Namun hingga kini janji itu belum terpenuhi. "Jalan ini dulu sering dilalui kendaraan dua perusahaan. Pernah ada janji akan diperbaiki menggunakan dana CSR, tetapi setelah jalannya rusak justru tidak diperbaiki," katanya.

Pernyataan AR dibantah oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Pauh, Aan Rihardi. Ia menyebut narasi bahwa jalan diperbaiki secara swadaya karena pemerintah tidak bertindak adalah tidak benar. "Itu kan omongan dia. Yang memviralkan tidak konfirmasi ke pihak pemerintah desa. Dia sudah saya telepon, tapi tidak diangkat," katanya pada Rabu, 8 Juli 2026.

Aan mengungkapkan bahwa orang yang mengunggah video viral itu adalah warga berinisial S. Orang tersebut, kata Aan, memiliki kebun di sekitar lokasi jalan. "Jalan itu memang wilayah kerja kami di Desa Pauh. Yang membuat berita viral itu oknum perangkat Desa Pauh I berinisial S karena di sana ada lokasi kebunnya. Jalan itu rusak bekas banjir sehingga kami belum sempat ke lokasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah desa sebenarnya sudah lebih dulu berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk memperbaiki jalan tersebut. Klaim bahwa jalan diperbaiki secara swadaya oleh warga, menurutnya, muncul belakangan. "Sejak 2024 truk tidak pernah lewat karena banjir. Baru pada 2026, saat banjir sudah tidak ada, kami mulai bergerak memperbaiki jalan itu. Akhirnya pada 13 April 2026 kami bertemu dengan investor PT SAP untuk meminta bantuan memperbaiki jalan di Desa Pauh dengan penimbunan, pemasangan batu, dan gorong-gorong di titik-titik yang rendah. Permintaan itu disanggupi PT SAP," katanya.

Proses perbaikan, menurut Aan, sudah berjalan sejak pertemuan itu hingga 3 Juni 2026. Pekerjaan saat itu sudah mencapai Sungai Tebengan. "Itu tinggal beberapa ratus meter lagi menuju titik yang disebut sebagai perbaikan swadaya itu," sambungnya.

Namun proses perbaikan terhenti. Penyebabnya, ada warga yang disebut menghalangi pihak perusahaan saat hendak melakukan survei. "Salah satu warga melihat ada pihak perusahaan mau survei jalan malah ditahan, tidak boleh lewat dan dipasang portal. Alat berat, kendaraan pengangkut minyak, bahkan motor milik perusahaan yang hendak memperbaiki jalan juga tidak boleh lewat sehingga mereka akhirnya pergi," ujarnya.

Aan menegaskan bahwa jalan tersebut bukan jalan desa. Melainkan jalan pemerintah yang menghubungkan Muratara hingga ke arah Prabumulih. "Jalan itu dibuka tahun 2010 oleh PT SAP, kemudian disambung ke jalan transmigrasi translok," katanya.

Saat ini, kondisi jalan mulai mengering karena musim kemarau. Namun proses pengerasan jalan belum bisa dilakukan. Alasannya, ada oknum preman yang menghalangi. "Sekarang jalannya sudah kering. Belum bisa dilakukan pengerasan karena ada oknum preman yang meminta jatah atau fee. Kami dari pemerintah desa tidak menerima keuntungan apa pun dari perusahaan karena yang diterapkan adalah program CSR. Jalan itu juga bukan jalan desa, melainkan jalan lintas kabupaten," jelasnya.

Menghadapi situasi ini, Aan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Tujuannya agar status jalan tersebut diperjelas. "Kami akan melakukan mediasi dengan pihak kecamatan agar diteruskan ke kabupaten dan dinas terkait untuk mencari solusi, termasuk mengusulkan penetapan status jalan melalui SK. Kalau sudah ada SK, warga tidak bisa lagi menghalangi karena itu jalan lintas kabupaten, bukan jalan desa," ujarnya.

Persoalan ini menunjukkan betapa rumitnya urusan perbaikan infrastruktur di daerah. Ada tumpang tindih kepentingan antara warga, pemerintah desa, dan perusahaan. Warga yang merasa jalan tidak kunjung diperbaiki akhirnya mengambil inisiatif sendiri. Di sisi lain, pemerintah desa mengklaim sudah bergerak, tetapi terhambat oleh oknum yang menghalangi. Jalan yang seharusnya menjadi akses bersama justru menjadi ajang tarik-menarik kepentingan. Tanpa kejelasan status dan koordinasi yang baik, perbaikan jalan yang sudah direncanakan pun bisa mandek.