12 Negara Akan Pinjam Baru Karena Konflik Timur Tengah

IMF mengungkapkan bahwa sedikitnya 12 negara akan mencari pinjaman baru untuk menanggulangi lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok akibat konflik di Timur Tengah. Angka ini menandakan tekanan krisis global semakin dalam, terutama bagi negara berkembang.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menegaskan bahwa dampak perang dapat memicu permintaan dukungan keuangan baru sebesar US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar atau setara Rp 343 triliun hingga Rp 859 triliun (kurs Rp 17.181/US$). “Gangguan akibat perang dapat memicu permintaan dukungan keuangan baru sebesar US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar yang dapat mencakup pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan,” ujar Georgieva pada 17 April 2026.

Georgieva menyebut beberapa negara Afrika sub‑Sahara telah mulai meminta bantuan. Ia tidak menyebutkan secara rinci negara mana yang meminta. Namun, ia menyoroti Mesir, di mana IMF belum membahas tambahan program pinjaman senilai US$ 8 miliar meskipun perang telah berdampak pada perekonomiannya.

Kepala Strategi IMF, Christian Mummsen, menambahkan bahwa angka kebutuhan pinjaman tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi meningkat setelah pertemuan bilateral dengan pejabat keuangan negara anggota. “Ini masih bersifat sementara. Kami masih melakukan evaluasi,” tutur Mummsen.

IMF memperingatkan bahwa dampak perang tidak akan mereda dalam waktu dekat, bahkan jika konflik berakhir cepat. Salah satu faktor utamanya adalah terganggunya jalur distribusi energi akibat penutupan Selat Hormuz. “Kita perlu bersiap bahwa dampak gangguan pasokan dalam beberapa minggu mendatang akan lebih dalam,” imbuhnya.

Akibatnya, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan berada di level 3,1% pada 2026, turun 0,2 poin persentase dari perkiraan sebelumnya. Inflasi global diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4% tahun ini.

Dalam skenario yang lebih parah jika konflik AS‑Iran berlangsung lama, IMF memperkirakan harga minyak dan gas alam bisa mencapai US$ 100 per barel. Jika demikian, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya akan mencapai 2,5% tahun ini.

“Dalam skenario terburuknya, konflik yang lebih dalam dan lama bisa membuat pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2% hingga ke ambang resesi global,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia tidak membutuhkan bantuan pendanaan dari IMF saat ini. Bantalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim masih kuat dengan kepemilikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencapai Rp 420 triliun.

Purbaya bertemu Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, di Washington DC pada 14 Juni 2026. Ia menanyakan apakah ada kebijakan khusus untuk membantu negara mengurangi ketidakpastian global. IMF menjawab tidak memiliki kewenangan itu dan hanya menyediakan dana bantuan untuk negara-negara membutuhkan.

“Mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp 420 triliun yang saya bilang sebelumnya,” ucap Purbaya dalam pernyataan resmi.

Secara keseluruhan, laporan IMF menyoroti ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik Timur Tengah. Negara-negara berkembang, termasuk beberapa di Afrika sub‑Sahara, tampak memerlukan dukungan keuangan tambahan. Sementara itu, Indonesia menegaskan posisi fiskal yang kuat, menolak kebutuhan bantuan IMF pada saat ini. Perkiraan pertumbuhan dan inflasi global menunjukkan tekanan yang berkelanjutan, dengan skenario terburuk menandakan potensi resesi jika konflik berlanjut.