8 Siswa Ditolak Sekolah di Tasikmalaya, Orang Tua Lapor KPAID

Delapan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Pageurageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tidak bisa memulai tahun ajaran baru pada Senin, 13 Juli 2026. Mereka bukan tidak mendaftar ulang. Justru pihak sekolah yang mengembalikan mereka kepada orang tua dan meminta para siswa pindah ke sekolah lain.

Kebingungan melanda para orang tua. Mereka kemudian mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya. Tujuannya satu: meminta perlindungan agar anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan.

"Saya minta tolong ke KPAI agar anak saya bisa sekolah lagi. Saya sampai bingung akan seperti ini. Belum ada alternatif sekolah lain. Anaknya juga tidak mau sekolah di tempat lain, maunya di SMP 1," kata Isah, orang tua salah satu siswa, di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya.

Isah keberatan dengan keputusan sekolah. Ia ingin anaknya tetap bersekolah di SMP tersebut karena lokasinya dekat rumah. Selain itu, sang anak juga menolak pindah ke sekolah lain. "Anak saya tidak mau pindah sekolah. Saya bingung memikirkan nasib pendidikan anak saya," ujarnya.

Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, menerima langsung keluhan para orang tua dan siswa. Menurutnya, keputusan sekolah itu berpotensi merugikan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Ato mengatakan, para siswa dikembalikan kepada orang tua dan diminta pindah ke sekolah lain secara lisan oleh pihak sekolah.

"Seharusnya sekolah menjadi lembaga yang memberikan solusi untuk menyelesaikan kenakalan anak. Orang tua juga siap bersama-sama mendidik anak agar berubah. Namun, anak-anak ini justru diminta pindah sekolah secara lisan," kata Ato, Senin sore, 13 Juli.

Berdasarkan pendalaman yang dilakukan KPAID Kabupaten Tasikmalaya, kedelapan siswa itu memiliki catatan kenakalan. Mereka kedapatan merokok, membolos, melakukan pemalakan, dan terlibat perkelahian. Karena dinilai tidak menunjukkan perubahan meski sudah beberapa kali ditegur, pihak sekolah memutuskan mengembalikan mereka kepada orang tua dan meminta agar dipindahkan ke sekolah lain.

"Informasi yang kami terima, anak-anak ini memang memiliki catatan kenakalan. Namun, hal itu sebetulnya masih bisa dibenahi melalui peran semua pihak, terutama orang tua dan sekolah," ujar Ato.

KPAID Kabupaten Tasikmalaya berencana memberikan pendampingan psikologis kepada para siswa dan orang tua mereka. Menurut Ato, anak-anak tersebut tetap harus mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya juga turun tangan. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Cucu Anwar, menegaskan bahwa memindahkan siswa ke sekolah lain seharusnya menjadi opsi terakhir. Ia berharap kedelapan siswa itu tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama.

"Anak-anak ini masih ingin bersekolah di SMP tersebut. Karena itu, sekolah harus tetap mendidiknya. Kecuali jika mereka sudah membahayakan dirinya sendiri atau siswa lain, barulah dicari solusi lain. Memindahkan mereka ke sekolah lain merupakan alternatif terakhir," kata Cucu.

Ia menyatakan akan memanggil pihak sekolah untuk mengonfirmasi persoalan ini. Hingga berita ini ditulis, kedelapan siswa tersebut masih menunggu kepastian apakah mereka bisa kembali mengikuti kegiatan belajar di SMP negeri tersebut.

Persoalan ini menyoroti bagaimana sekolah menangani siswa bermasalah. Alih-alih mengeluarkan, seharusnya ada upaya pembinaan bersama antara sekolah dan orang tua. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh hilang begitu saja karena catatan kenakalan yang sebenarnya masih bisa diperbaiki.